Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Blok Mahakam adalah cerita tersendiri tentang
betapa potensi minyak Indonesia begitu besar dan betapa blok yang
terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, itu telah
menjadi laksana botol minyak bagi bangsa ini.
Selama setengah abad pengelolaannya dilakukan oleh perusahaan asing
asal Prancis, Total E&P Indonesie. Tanpa menafikan sumbangsih pajak
dari perusahaan minyak raksasa itu, kini Pertamina mendapatkan 100
persen participating interest (PI) setelah kontrak dengan Total rampung
pada 2017.
Alih kelola Blok Mahakam pun menjadi pekerjaan rumah tersendiri dan
tak jarang diwarnai tarik ulur termasuk dengan Pemerintah Daerah
setempat yang memang memiliki hak persentase untuk pengelolaan. Pemda
sempat meminta persentase PI 19 persen namun aturan membolehkannya hanya
maksimal 10 persen saja.
Di luar tarik ulur yang terjadi, Presiden Joko Widodo (Jokowi)
meminta proses alih kelola Blok Mahakam agar segera dipersiapkan demi
meminimalisasi gangguan teknis yang mungkin terjadi.
"Seluruh persiapan alih kelola Blok Mahakam harus disiapkan dan
harus segera dimulai. Proses harus disiapkan sebaik-baiknya agar tidak
terjadi gangguan teknis," kata Presiden Jokowi.
Ia mengatakan, hal kedua terpenting yakni komunikasi dengan semua
pihak harus terus dijaga agar tidak terjadi kesalahpengertian
antarpihak, baik antara pemerintah, PT Pertamina, dan Pemda yang harus
mendapatkan pemahaman yang sama, seiring sejalan dalam proses transisi
itu.
"Pembahasan aspek legal menyangkut kontrak baru termasuk term and
condition dengan para pihak harus segera disiapkan," ujarnya.
Presiden juga meminta SKK Migas dan Kementerian ESDM untuk memulai
proses valuasi aset Blok Mahakam. Hal itu harus dilakukan agar semua
proses bisa selesai dan mulai secara bersamaan.
"Saya kira clue-nya Blok Mahakam harus dikelola demi mewujudkan kedaulatan energi kita," tukasnya.
Sebelumnya, Pemerintahan Joko Widodo sudah memutuskan pembagian
saham pengelolaan Blok Mahakam setelah kontrak perusahaan Total E&P
Indonesie dan Inpex Coorporation berakhir di tahun 2017.
Dalam keputusan itu, 70 persen saham diserahkan kepada PT Pertamina
dan badan usaha milik daerah (BUMD) Kalimantan Timur, sisa 30 persen
saham ditawarkan kepada Total dan Inpex Corporation.
Pemerintah menawarkan kerja sama pola "share down" sebesar 30 persen dalam pengelolaan Blok Mahakam kepada Total.
Pemda ngotot
Gubernur Kalimantan Timur,
Awang Faroek Ishak menegaskan Pemerintah Provinsi Kaltim sangat setuju
bila pengelolaan Blok Mahakam melibatkan perusahaan daerah (Perusda).
"Pemerintah provinsi mendukung bila pusat menunjuk Pertamina
melanjutkan pengelolaan Blok Mahakam yang akan berakhir 2017. Sesuai
Peraturan Menteri ESDM No 15/2015, Kaltim melalui perusahaan daerahnya
akan mendapat alokasi PI maksimal 10 persen. Sedangkan pengelola lama
Total Indonesie dan Inpex Corporation memperoleh 30 persen," kata Awang
Faroek.
Awang mengatakan pelibatan Perusda Kalimantan Timur sangat tepat.
Kendati demikian, ia menilai masih perlu diperjuangkan terkait besaran
PI untuk daerah. Dengan keterlibatan daerah, menurut dia pemerintah
daerah diharapkan memperoleh benefit lebih besar.
Dalam pengelolaan Blok Mahakam, menurut dia ada dua Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) yang siap mengelola, yakni Mandiri Migas Pratama
(MMP) milik Pemprov Kaltim dan Tunggang Parangan milik Pemkab Kutai
Kartanegara.
Awang menyayangkan, Peraturan Menteri ESDM Nomor 15/2015 tidak meminta masukan daerah terkait besaran PI.
Namun, ia mengatakan apabila pemerintah tidak memberikan porsi
Participating Interest lebih dari 10 persen, maka pihaknya akan tetap
menerima dengan syarat-syarat tertentu.
"Salah satunya saya minta Pertamina memenuhi kebutuhan BBM dan gas untuk wilayah Kalimantan Timur," sambungnya.
Selain itu, Awang juga meminta agar pembangunan jaringan gas di
Kaltim segera dilakukan, mengingat Kaltim yang memiliki gas bumi yang
banyak namun belum juga memiliki jaringan gas yang memadai.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Kegiatan Hulu Migas Kementerian
ESDM Joko Siswanto mengatakan Pemprov Kaltim bisa mendapatkan porsi
lebih dari 10 persen asalkan menggunakan skema bisnis farm in.
"Lebih dari 10 persen itu tidak bisa, kalau mau dapat lebih dari
itu ya dengan farm in, beli saham sisa yang dikehendaki dari Pertamina,
10 persen itu sudah hak daerah," ujarnya.
Sudah final
Sementara itu, Menteri ESDM Sudirman Said
mengatakan pada dasarnya proses alih kelola Blok Mahakam sudah final
hanya membutuhkan semacam "approval" dari pimpinan tertinggi.
"Sebetulnya dapat dikatakan secara keseluruhan memang sudah final.
Ini hanya membutuhkan approval dari pimpinan tertinggi, dan kita sudah
mendapatkan itu, sehingga kami di lapangan nyaman melanjutkan. Insya
Allah dalam waktu dekat ini akan selesai. Paling penting, ini merupakan
satu pola bagaimana satu blok selesai masa kontrak dan pengelolaan
selanjutnya bagaimana," kata Sudirman.
Ia menegaskan masa kontrak Total berakhir pada 31 Desember 2017 dan akan diambil alih Pertamina mulai 1 Januari 2018.
Sudirman juga menggarisbawahi soal PI 100 persen yang jatuh ke
tangan Pertamina yang selanjutnya berhak secara Business to Business
untuk melakukan share down dengan pihak lain termasuk pengelola
eksisting.
"Diharapkan pada akhir 2015 bisa tanda tangan kontrak baru,
Presiden menekankan kalau bisa sebelum akhir tahun selesai," katanya.
Sementara proses penaksiran aset telah melalui seleksi konsultan
sehingga memerlukan proses valuasi sekitar tiga bulan ke depan sampai
sebelum Desember 2015 rampung.
Terkait permintaan Pemda, Sudirman Said menyatakan berapa pun PI
yang diberikan kepada Pemda diharapkan bisa mendatangkan manfaat riil
bagi masyarakat setempat.
Menurut dia, ikatan seperti apa pun yang tidak mendatangkan manfaat maka lebih baik dicermati baik-baik.
"Jadi ada beberapa pengalaman di berbagai konsesi energi di migas
ataupun tambang, seolah-olah pemda dapat sekian persen tapi hasilnya
kecil dan dalam beberapa kasus tidak menghasilkan apa pun. Kita tidak
mau begitu. Karena yang harusnya berhak menerima itu masyarakat
setempat," katanya.
Menanggapi hal itu Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto
mengatakan pihaknya sudah melakukan identifikasi terkait langkah-langkah
yang harus dilakukan dalam proses alih kelola Blok Mahakam.
"Kita punya cukup tenaga expert yang ada, disamping alih kelola ini
juga termasuk kelola SDM di sana, tentu saja yang bersedia bergabung ke
Pertamina. Dan kita sudah berkomunikasi dengan serikat pekerja yang ada
di sana dan Insya Alloh mereka senang hati bergabung dengan Pertamina.
Oleh sebab itu diharapkan mengenai transfer informasi dan IT sistem
diharapkan berjalan sebaik-baiknya," katanya.
Pertamina menyadari bahwa Blok Mahakam harus dikembangkan seoptimal mungkin untuk mendorong kedaulatan energi nasional.
Tarik ulur alih kelola Blok Mahakam
Minggu, 5 Juli 2015 19:16 WIB