Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan
Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan pemerintah di bawah kepemimpinan Joko
Widodo terus mengedepankan langkah persuasif dalam penanganan Organisasi
Papua Merdeka (OPM).
"Pemerintah mengedepankan langkah persuasif dalam kerangka
pembangunan dan kesejahteraan terkait dengan permasalahan OPM," ujar
Tedjo di sela diskusi bertema "Suara untuk Papua" di Hotel Borobudur,
Jakarta, Rabu.
Menurut Tedjo, usaha diplomasi dengan kelompok yang ingin
memerdekakan Papua tersebut sebenarnya terus dilakukan melalui pejabat
Indonesia di Papua.
"Di sana sudah ada orang Kemenkopolhukam, juga pihak Badan Intelijen Negara," katanya.
Selain itu, lanjut dia, Presiden RI Joko Widodo juga selalu
memberikan imbauan agar para milisi di hutan serta gunung di Papua untuk
keluar dan bergabung kembali dengan pemerintah.
"Presiden selalu berikan imbauan agar bersama-sama membangun Papua.
Akan tetapi, tidak bisa dipaksa. Walau begitu, sudah ada yang bergabung
kembali dengan pemerintah," tuturnya.
Pemerintah sendiri, kata dia, selalu membuka diri kepada warga Papua
yang ingin datang dan berdiskusi serta mengutarakan pendapatnya.
Upaya menyelesaikan separatisme di Papua, pemerintah di bawah
kepemimpinan Presiden Joko Widodo berjanji melakukan pendekatan
kesejahteraan dan pembangunam dengan tetap memperhatikan keseimbangan
dengan budaya di wilayah tersebut.
Beberapa kebijakan kesejahteraan tersebut, seperti mencanangkan
program lumbung padi nasional di Merauke, pembangunan infrastruktur
jalan, dan rencana pembangunan pabrik semen di Papua.
Adapun diskusi "Suara untuk Papua" juga dihadiri oleh Menteri
Perhubungan Indonesia periode 2009--2011 Freddy Numberi dan Duta Besar
Indonesia untuk Filipina sekaligus mantan Panglima Kodam VII/Trikora
atau sekarang dikenal sebagai Kodam XVII/Cendrawasih Letnan Jenderal TNI
(Purn.) Johny Lumintang.
Menkopolhukam: pemerintah kedepankan langkah persuasif terkait OPM
Rabu, 29 Juli 2015 17:56 WIB