Cipanas, Jawa Barat (ANTARA GORONTALO) - Ketua Dewan Kehormatan Partai
Demokrat, Amir Syamsuddin mengatakan partainya enggan masuk dalam
pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, karena
membantu pemerintahan tidak perlu masuk dalam pemerintahan.
"Membantu (pemerintah) tidak perlu bergabung namun bisa dengan
menenangkan dan mencerahkan rakyat," katanya di Cipanas, Sabtu.
Dia menjelaskan kritik yang diungkapkan Ketua Umum Partai Demokrat bukan ingin mencari keuntungan dari pemerintah.
Menurut dia, bantuan yang ditawarkan SBY kepada pemerintahan
Jokowi-JK bukan sekedar "lips service" namun berdasarkan kesadaran bahwa
negara milik bersama.
"Tidak ada keuntungan yang dipetik (Demokrat) ketika pemerintah krisis lalu jatuh dengan cara yang tidak baik," ujarnya.
Amir meminta agar jangan ada pihak yang menafsirkan dengan cara keliru, yaitu meminta jatah kursi di kabinet Jokowi-JK.
Dia menilai apa yang disampaikan SBY adalah wajar dan tidak
muluk-muluk dan partainya tidak ingin mencari keuntungan di masa krisis.
"Jangan ada pihak menafsirkan dengan cara keliru. Apa yang disampaikan Pak SBY sangat logis," katanya.
Selain itu dia menilai gejolak perekonomian yang dihadapi oleh
pemerintahan Jokowi-JK pernah dialami oleh Ketua Umum PD saat duduk
sebagai Presiden keenam Indonesia.
Amir Syamsuddin mengatakan apa yang terjadi pada pemerintahan
sekarang, jauh lebih beruntung daripada era pemerintahan SBY karena
partai koalisi justru lebih kuat daripada sebelumnya.
"Pemeritahan ini jauh lebih beruntung, dulu kita koalisi pemerintah
justru bernafas seperti oposisi daripada sekarang, koalisi sangat
solid," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, SBY, pada sidang pleno
pengurus harian DPP PD Jumat (27/8) malam telah mengintruksikan agar
seluruh kader membantu pemerintah Jokowi-JK.
"Kita harus membantu negara dan pemerintah melalui jajaran pengurus
pusat Partai Demokrat, Fraksi Demokrat di DPR RI, dan kader yang menjadi
pejabat eksekutif di daerah," katanya di Cipanas, Jumat (27/8).
Hal itu dikatakan SBY dalam acara Rapat Pleno Pengurus Pusat DPP PD
dan Pendidikan Politik menghadapi Pilkada serentak 2015, di Cipanas,
Jumat.
Dia menjelaskan jajaran pengurus pusat Partai Demokrat harus terus
memantau kondisi terkini dan memberikan saran serta kritik konstruktif
kepada pemerintah apabila diperlukan. Langkah itu menurut dia dilakukan
untuk membantu negara dan pemerintah untuk pemulihan nasional.
Demokrat enggan masuk pemerintahan Jokowi-JK
Sabtu, 29 Agustus 2015 18:19 WIB