Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Komisi VI DPR RI berjanji akan membicarakan
secara khusus perihal kepemilikan gedung Wisma Antara dalam rapat kerja
dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno.
"Soal gedung Wisma Antara ini harus segera diselesaikan. Nanti
akan dibicarakan khusus, antara Komisi VI dengan Menteri BUMN," kata
anggota Komisi VI DPR RI, Refrizal, pada rapat dengar pendapat (RDP)
antara Komisi VI DPR RI dengan Deputi Bidang Usaha Strategis, Industri
Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Hary Sampurno di Gedung
MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (6/10) petang hingga malam.
Deputi Kementerian BUMN itu didampingi oleh Direktur Utama Perum
Percetakan Negara Repulik Indonesia (PNRI) Fajaruddin, Direktur Utama
Perum Perusahan Film Negara (PFN) Shelvi Arifin, dan Direktur Utama
Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara Saiful Hadi.
Menurut Refrizal, soal aset-aset BUMN yang masih ada persoalan
hukum harus segera diselesaikan, tidak bisa terlantar tanpa
penyelesaian.
Sementara itu, Direktur Utama Perum LKBN Antara, Saiful Hadi
mengatakan, Perum LKBN Antara sampai saat ini masih menghadapi persoalan
kepemilikan gedung.
Menurut dia, di Wisma Antara yang memiliki 20, Perum LKBN Antara hanya menempati tiga lantai yakni lantai 16, 19, dan 20.
"Ketika pegawai LKBN Antara sekitar 200 orang menempati tiga
lantai. Sekarang ketika karyawannya sudah sekitar 500 orang juga
menempati tiga lantai. Jadi penuh sesak," katanya.
Perum LKBN Antara juga memiliki aset gedung Antara di Jalan Antara
Pasar Baru Jakarta, yang merupakan gedung bersejarah menjelang
proklamasi kemerdekaan Indonesia, tapi kondisinya saat ini juga
memprihatinkan.
Saiful menambahkan, Perum LKBN Antara sudah mengusulkan penyertaan
modal negara (PMN) sebanyak empat kali sejak badan hukumnya berbentuk
Perum pada 2007, tapi usulan tersebut selalu kandas.
"Usulan terbaru Perum LKBN Antara untuk dapat menerima PMN pada tahun anggaran 2016," katanya.
DPR janji bicarakan kepemilikan Wisma Antara
Rabu, 7 Oktober 2015 9:52 WIB