Timika (ANTARA GORONTALO) - Wakil Ketua Komisi VII DPR Fadel Muhammad
berpendapat bahwa PT Freeport Indonesia perlu segera mendapatkan
kepastian hukum dari pemerintah untuk memperpanjang kontrak usaha
pertambagannya di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.
"Kita sependapat bahwa perlu perpanjangan untuk melihat
perkembangan Freeport agar ada kepastian bagi mereka melaksanakan
usaha," kata Fadel di Timika, Senin.
Pada Senin (2/5) pagi, belasan anggota Komisi VII DPR melakukan
kunjungan kerja ke Timika dalam rangka meminta masukan dari Pemkab
Mimika dan pihak-pihak terkait pembahasan perpanjangan kontrak usaha
pertambangan Freeport.
Menurut Fadel, ada tiga agenda utama kunjungan kerja Komisi VII DPR
ke Timika terkait Freeport yaitu menyangkut pembangunan industri
smelter, perpanjangan kontrak usaha pertambangan Freeport dan juga
menyangkut divestasi saham Freeport.
Menyangkut soal divestasi saham Freeport, Komisi VII DPR berpandangan bahwa hal itu haruslah pemerintah yang ikut terlibat.
"Kita setuju divestasi ke pemerintah, tidak ke papa minta saham,
tidak ke individual atau ke orang-perorangan," kata politisi dari Partai
Golkar itu.
Fadel menegaskan ada sejumlah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan yang nantinya akan membeli sebagian saham Freeport.
Adapun menyangkut keharusan bagi Freeport untuk membangun industri
pemurnian tambang (smelter) dalam negeri, Fadel mengatakan hal itu bisa
saja dilakukan di Papua atau di luar Papua dengan mempertimbangan segala
macam aspek teknisnya.
"Kita akan melihat apakah smelter itu bisa dibangun di Papua atau
di Gresik. Industri smelter harus dibangun. Kita lihat bagaimana dari
segi ekonominya, kemungkinannya bagaimana, kita akan diskusikan dengan
pihak Freeport dan Pemda," jelas Fadel.
Dalam beberapa kali pertemuan antara Komisi VII DPR dengan pihak
Freeport, Kementerian ESDM dan Pemda Papua diketahui bahwa tidak mudah
membangun industri smelter di Papua karena terkendala masalah teknis.
"Pertimbangan aspek teknis itu yang harus kita hitung dengan baik.
Jadi, kita harus realistis melihat masalah ini," kata Fadel.
Pada Senin petang Komisi VII DPR menggelar pertemuan dengan jajaran
Pemkab dan DPRD Mimika bertempat di rumah jabatan Bupati Mimika Eltinus
Omaleng di bilangan Kampung Karang Senang-SP3, Distrik Kuala Kencana,
Timika.
Kalangan DPR ingin kontrak pertambangan Freeport diperpanjang
Senin, 2 Mei 2016 16:32 WIB