Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus menjadi instrumen
fiskal.
"Untuk pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, penciptaan
lapangan kerja serta mendukung ruang gerak perekonomian," kata Presiden
saat memimpin Rapat Terbatas membahas jenis-jenis belanja APBN di Kantor
Presiden di Jakarta, Jumat.
Untuk itu, menurut Presiden, kebijakan belanja dalam APBN harus
difokuskan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas.
"Seperti mendorong pembangunan infrastruktur, memberikan
perlindungan sosial, penguatan desentralisasi fiskal dan juga subsidi
yang tepat sasaran," katanya.
Presiden Jokowi juga meminta kebijakan belanja APBN harus diarahkan
pada peningkatan efisiensi dan penajaman belanja barang untuk
meningkatkan ruang fiskal.
"Saya ingin setelah ini hitung-hitungan masalah berapa belanja modal
yang akan saya patok, sehingga pembagian ke bawahnya akan semakin
jelas," demikian Presiden Joko Widodo.
Dalam rapat terbatas ini beberapa menteri yang hadir diantaranya
Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Polhukam Wiranto, Menteri
Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Luar
Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris
Kabinet Pramono Anung.
Presiden Jokowi: APBN harus jadi instrumen fiskal
Jumat, 30 September 2016 22:21 WIB