Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Anggota DPR Sarifuddin Sudding mengharapkan Dana
Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang diberikan untuk mendorong pembangunan
masyarakat disana tidak disalahgunakan oleh pejabat setempat atau
kelompok tertentu.
"Saya berpendapat persoalan integritas dan kredibilitas, artinya
ketika Dana Otonomi sudah banyak masuk ke Papua harus dimanfaatkan
secara maksimal pemerintah yang ada di sana agar anggaran itu betul -
betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Sarifuddin kepada
Antara di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.
Berbagai kerusuhan yang terjadi sebagai akibat masyarakat Papua
merasa belum sejahtera, menurut dia, bisa ditekan oleh pemerintah.
Apalagi, tegas anggota Fraksi Partai Hanura itu, Dana Otsus untuk Papua sangat besar.
"Saya kira hanya persoalan kredibilitas dari seorang pemimpin dalam
mengalokasikan anggaran untuk kepentingan masyarakat banyak," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan dana Otonomi
Khusus tahun 2016 bertambah menjadi Rp5 triliun dan jumlah tersebut naik
jika dibandingkan tahun 2014 yang sekitar Rp4 triliun.
"Meskipun demikian, dana Rp5 triliun sangatlah kecil jika melihat
kondisi wilayah Papua yang sangatlah berbeda dengan daerah lain di
Indonesia," katanya.
Menurut Lukas, dalam menjalankan pemerintahan, kemampuan pemerintah
provinsi sangatlah terbatas sehingga apa yang dilakukan belum
benar-benar memberi kepuasan bagi masyarakat Papua.
"Di sisi lain, hampir 13 tahun Papua menjalankan Undang-Undang
Otsus dengan berbagai format, tetapi tidak satu pun yang mendesain
secara baik untuk bidang-bidang yang menjadi fokus yakni pendidikan,
kesehatan dan ekonomi masyarakat," ujarnya.
Dia menjelaskan tidak ada desain yang jelas untuk penggunaan Otsus
dan Dana Otsus tidak menguntungkan orang Papua karena dana sebesar itu
dibawa keluar Papua.
"Meskipun saat ini ada kebijakan 80 persen Dana Otsus diberikan
kepada kabupaten-kota dan 20 persen dikelola provinsi, namun hal ini
belum diketahui apakah bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat Papua
atau tidak," katanya lagi.
Dia menambahkan hal ini belum dievaluasi karena baru berjalan satu
tahun, nanti akan dicek apakah 80 persen itu benar-benar dipakai untuk
kesejahteraan rakyat Papua di kampung-kampung atau tidak.
Anggota DPR : dana Otsus Papua jangan disalahgunakan
Rabu, 26 Oktober 2016 22:56 WIB