Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Anggota Komisi III DPR Sarifudin Sudding
mengatakan penggungkapan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, membutuhkan
"political will" pemerintah, karena saat ini yang perlu diungkap adalah
aktor intelektual dibalik pembunuhan tersebut.
"Saya kira tidak terlalu sulit ketika ada political will atau
kemauan kuat dari pemerintah untuk mengungkap," kata Sudding di Gedung
DPR, Jakarta, Rabu.
Dia menilai, kasus Munir ini menjadi pertaruhan dari pemerintah saat ini apakah hukum dikalahkan politik atau tidak.
Karena selama ini, menurut dia, masyarakat selalu mendengungkan
apalagi nawacita Jokowi ingin menghadirkan negara dalam konteks
penegakan hukum.
"Saya kira ini sudah saatnya membuktikan kepada masyarakat hukum
menjadi panglima dan itu sudah diatur dalam UUD 1945," ujarnya.
Dia menjelaskan, kalau dilihat dari latar belakang kematian Munir,
satu orang sudah dimintai pertanggungjawaban hukum yaitu Pollycarpus.
Menurut dia, saat ini tuntutannya adalah mengungkap aktor
intelektual peristiwa tersebut dan itu tidak terlalu sulit karena pelaku
utama sudah dijatuhi vonis serta terbukti melakukan.
"Saya kira tidak terlalu sulit untuk mengorek dari yang bersangkutan
(Pollycarpus), siapa dibalik kasus ini yang menginginkan kematian
Munir," katanya.
Politikus Partai Hanura itu mengatakan pemerintah harus
menindaklanjuti temuan Tim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan Munir karena
selama ini alasannya dokumen itu hilang.
Menurut dia, ketika dokumen sudah ditemukan hasil TPF kematian
Munir, pemerintah punya kewajiban menindaklanjuti kemudian harus
diungkap secara tuntas dalang dibalik kematian Munir.
"Saya kira perlu dikroscek. Saya kira orang-orang yang terlibat
dalam tim itu masih ada. Paling tidak apakah memang kopian ini sesuai
dengan TPF atau tidak," ujarnya.
Menurut Sudding, selama akurasinya dapat dipertanggungjawabkan kopian hasil investigasi TPF Munir itu bisa menjadi dasar.
"Dokumen itu hanya menjadi dasar dalam mengungkap, tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti," katanya.
Dia menilai kopian hasil tim investigasi itu menjadi dasar pintu
masuk untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab dibalik kematian
Munir.
DPR : pengungkapan kasus Munir butuh "political will"
Rabu, 26 Oktober 2016 23:01 WIB