Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan
penyederhanaan dalam hal pengurusan laporan Surat Pertanggungjawaban
(SPJ) yang selama ini dinilai menghabiskan waktu dan mengurangi
produktivitas.
Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Kantor
Presiden Jakarta, Rabu, mengenai perubahan rezim SPJ sebagai proses
pertanggungjawaban aparatur sipil negara (ASN).
"Saya minta dilakukan penyederhanaan SPJ dengan tetap menjaga
akuntabilitas serta capaian output dan outcome-nya. Lakukan
penyederhanaan proses pelaksanaan anggaran dengan tetap menjaga
akuntabilitas. Buat standarisasi format, jenis, dan jumlah SPJ sehingga
memudahkan penerima bantuan dalam menyusun SPJ," kata Presiden.
Menurut dia, pengurusan SPJ dengan menggunakan format dan aturan
yang selama ini dilakukan dinilai merepotkan dan menyita waktu para ASN
yang mengurusnya.
"PNS menjadi tidak produktif karena banyak Kepala Sekolah atau guru
atau Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) tidak fokus pada tugasnya
karena harus menyusun SPJ. Ini tidak boleh dilanjutkan. Karena di era
persaingan antar negara yang semakin sengit seperti sekarang ini, kita
membutuhkan birokrasi yang bukan hanya bisa bekerja cepat, gesit, tapi
lebih berorientasi pada hasil. Bukan hanya semata-mata disibukkan dengan
pekerjaan-pekerjaan administratif," katanya.
Presiden juga menginstruksikan agar jajarannya memanfaatkan teknologi informasi dalam penyederhanaan SPJ yang dilakukan.
Selain itu, sinergi dengan lembaga pengawas juga disinggungnya.
"Optimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pembuatan dan
penyampaian SPJ. Saya minta juga dilakukan koordinasi dan sinergi dengan
lembaga pengawas, baik pengawas eksternal dan pengawas internal, agar
semuanya memiliki visi, garis, dan langkah yang sama yang betul-betul
padu," ucapnya.
Presiden juga mencoba untuk menumbuhkan kesadaran jajarannya agar
memperbaiki segala prosedur yang justru memperumit kerja pemerintahan.
Sebab, pekerjaan-pekerjaan prioritas dan utama lainnya telah menunggu untuk diselesaikan.
"Sudah saatnya kita memperbaiki prosedur-prosedur yang memperumit
cara kerja kita, yang membuat sesuatu yang harus bisa dikerjakan lebih
mudah, justru menjadi semakin sulit. Jangan sampai energi pemerintah
habis begitu saja hanya untuk mengurusi SPJ. Karena pekerjaan yang lebih
substantif, lebih produktif, yang lebih jelas dampaknya bagi rakyat
sudah menanti kita semua," katanya.
Hadir dalam rapat terbatas tersebut di antaranya Wakil Presiden
Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution,
Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala
Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan Ardan Adiperdana, Sekretaris
Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
Presiden instruksikan penyederhanaan SPJ
Rabu, 26 Oktober 2016 23:24 WIB