Malang (ANTARA GORONTALO) - Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Djuwita F Moeloek
mengajak para lulusan kedokteran untuk mengabdi di berbagai daerah di
Indonesia, terutama di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) guna
meningkatkan pemerataan layanan kesehatan di seluruh wilayah Nusantara.
"Untuk meningkatkan pemerataan layanan kesehatan di seluruh pelosok
Tanah Air itu melalui program Nusantara Sehat. Para lulusan jurusan
kedokteran kami ajak untuk mengabdikan diri dulu di daerah 3T," kata
Menkes usai menjadi pembicara dalam Semiloka nasional Pendidikan Dokter
Spesialis dan Sub-Spesialis di Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jawa
Timur, Kamis.
Ia mengatakan saat ini sudah banyak yang mendaftar dan ingin ikut
mengabdikan diri di wilayah 3T. Sekarang sudah ada sekitar 7-11 ribu
tenaga ahli kesehatan. Namun, untuk tenaga dokter jumlahnya masih sangat
minim jika dibandingkan dengan perawat dan lainnya.
Untuk saat ini, katanya, pelayanan yang telah dilakukan Kemenkes di
antaranya mengoptimalkan dana afermatif untuk pembangunan dan
rehabilitasi rumah sakit yang ada di Indonesia, termasuk Telemedicine
yang akan lebih diperkuat lagi guna memberikan layanan kesehatan lebih
optimal di era globalisasi seperti saat ini.
Menyinggung penyebaran dokter spesialis di Indonesia, Menkes
mengaku kurang merata. Ia mencontohkan dari total jumlah dokter
spesialis yang dimiliki Indonesia, 52,5 persen berada di Jakarta dan
hanya 3 persen yang berada di Papua.
"Seharusnya penyebaran rata-rata di setiap daerah adalah 12,2
persen dari jumlah total. Misalnya, ada 1.000 dokter spesialis di
Jakarta, namun tak ada satupun ada dokter spesialis di Pulau Seribu,"
katanya.
Ia mengatakan kebutuhan dokter spesialis dasar sekitar 1.250,
antara lain dokter spesialis anak sebanyak 460 orang, kebidanan 355
orang, spesialis penyakit dalam sebanyak 388 orang, 546 kebutuhan dokter
spesialis bedah, dan 74 untuk dokter spesialis anestesi.
Menkes mengaku saat ini sudah waktunya dibenahi. Presiden juga
mengatakan pemerataan saat ini tidak adil untuk daerah yang tidak
memiliki dokter spesialis sesuai kebutuhan. Adanya program wajib kerja
spesialis dengan satu tahun ikatan dinas diharapkan bisa membantu
memecahkan penyebaran dokter yang tidak merata itu.
Pengiriman lulusan dokter spesialis juga tidak sembarangan atau
disamakan jumlahnya antara satu daerah dengan daerah lainnya, melainkan
sesuai kebutuhan. Saat ini Kemenkes melakukan pemetaan dan membentuk
komite bersama Kemenristekdikti untuk penempatan dokter spesialis.
"Akan tetapi, sampai sekarang masih banyak dokter spesialis yang tidak mau dikirim ke daerah," ucapnya.
Menkes ajak lulusan kedokteran mengabdi di wilayah 3T
Kamis, 23 Februari 2017 19:54 WIB