Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
mengatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan atas
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016 merupakan awal yang baik
untuk memulai tradisi pertanggungjawaban akuntabilitas.
"Momentum WTP tidak dirayakan secara berlebihan tapi suatu awal
untuk menunjukkan tradisi pertanggungjawaban akuntabilitas dan
transparansi menggunakan APBN untuk kesejahteraan rakyat," kata Sri
Mulyani saat menjadi inspektur upacara Hari Kebangkitan Nasional di
Jakarta, Senin.
Sri Mulyani mengatakan prestasi yang diraih, untuk pertama kalinya
dalam 12 tahun sejak LKPP disusun dan diaudit oleh BPK ini, merupakan
kerja keras yang harus dipertahankan karena hal ini terkait dengan
pemanfaatan dana APBN untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.
"Ini suatu prestasi yang kita harus turut bangga, ini hasil kerja
anda semua. Momen untuk opini WTP bukan lah tujuan akhir, sampaikan ke
masyarakat Indonesia, keuangan negara adalah milik rakyat, untuk rakyat
dan didedikasikan untuk rakyat," ujarnya.
Namun, terkait temuan BPK yang masih ada dalam LKPP 2016 tersebut,
Sri Mulyani memastikan hal itu akan menjadi perhatian serius
pemerintah, sehingga persoalan yang sama atas ketidakefisienan
pemanfaatan keuangan negara tidak muncul kembali dalam LKPP selanjutnya.
"Kami akan terus menjaga, karena masih banyak temuan yang tetap
harus kami perbaiki," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
Sebelumnya, BPK memberikan opini WTP atas LKPP 2016, yang
merupakan opini audit yang terbaik dan pertama kali dicapai pemerintah,
sejak pertama kali LKPP disusun dan diaudit, pada 2004.
Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas LKPP dari tahun ke
tahun yang terlihat dari peningkatan jumlah kementerian lembaga yang
mendapatkan opini WTP dari 56 pada 2015 menjadi 74 pada 2016 dan
menurunnya jumlah temuan dari 22 pada LKPP 2015 menjadi 11 pada LKPP
2016.
Pencapaian opini WTP ini juga terjadi karena pemerintah telah
menindaklanjuti opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada LKPP 2015,
salah satunya terkait penyelesaian perbedaan realisasi belanja negara
yang dilaporkan kementerian lembaga dengan yang dicatat Bendahara Umum
Negara.
Namun, BPK masih menemukan temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
dan Kepatuhan dalam LKPP 2016. Temuan SPI terkait pengendalian atas
pengelolaan program subsidi, pertanggungjawaban kewajiban pelayanan
publik kereta api dan tindakan khusus penyelesaian aset negatif dana
jaminan sosial kesehatan.
Sedangkan, temuan kepatuhan antara lain pengelolaan negara bukan
pajak dan piutang bukan pajak, pengembalian pajak serta pengelolaan
hibah langsung. Meski tidak berpengaruh langsung kepada kewajaran LKPP
2016, tapi pemerintah akan membuat rencana terukur dan proses
penyelesaiannya kepada BPK.
Berbagai manfaat dari opini WTP adalah menggambarkan pengelolaan
keuangan negara telah sesuai dengan tata kelola dan praktek pengelolaan
keuangan yang baik serta ketentuan perundangan dan memberikan informasi
kepada publik bahwa APBN telah dikelola efisien, transparan dan
akuntabel.
Selain itu, kepercayaan publik termasuk investor kepada pemerintah
semakin meningkat sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan
terutama pada sektor prioritas nasional dan menjadi pemicu bagi
pemerintah untuk terus meningkatkan pengelolaan APBN dan manfaatnya bagi
kesejahteraan rakyat.
Menkeu: opini WTP awal untuk pertanggungjawaban akuntabilitas
Senin, 22 Mei 2017 17:15 WIB