Sabtu, 24 Juni 2017

Pemprov Gorontalo Terima Formasi Guru Daerah 3T

id guru
Pemprov Gorontalo Terima Formasi Guru Daerah 3T
Gubernur Rusli Habibie menerima formasi guru daerah 3T (Foto Humas)
Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menerima formasi guru yang ditempatkan di daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T), melalui pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) bidang pendidikan khusus Guru Garis Depan (GGD).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyetujui untuk mengangkat 6.926 GGD, guna ditempatkan di sejumlah kabupaten di Indonesia, termasuk tiga kabupaten di Provinsi Gorontalo yang masuk daerah 3T, yaitu Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato.

"Saya bersama 14 Gubernur lainnya telah menerima formasi guru hasil seleksi kompetensi dasar pada tahun 2016 yang dilaksanakan Kemendikbud," kata Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Sabtu.

Hal ini sangat penting karena mereka memang guru yang sudah tersertifikasi dan profesional karena penempatan mereka di daerah terpencil atau terdepan.

Ia menambahkan, ini sangat erat kaitanya dengan peningkatan kualitas anak didik, khususnya di wilayah 3T. Baginya yang terpenting para GGD ini mampu beradaptasi dengan lingkungan di mana mereka ditempatkan, sehingga

mereka akan merasa betah dalam melaksanakan tugasnya.

"Sementara terkait dengan gaji mereka sesuai aturan dibebankan ke pemerintah daerah, sehingga nantinya akan kita masukan dalam APBD-Perubahan ini, karena perbulan September mereka sudah harus terima gaji," jelasnya.

Terkait dengan keberadaan guru di Gorontalo, pada dasarnya kebutuhannya terpenuhi atau cukup, akan tetapi biasanya ketika mereka sudah terangkat 100 persen CPNS, mereka baralih status jadi struktural.

Padalah sebelumnya ketika mereka masuk mendaftar itu mengisi formasi guru, dan ketika terangkat mereka minta pindah ke wilayah ibu kota atau keluar daerah Gorontalo dengan alasan ikut suami/istri.

"Dulu ketika saya waktu masih menjadi Bupati Gorontalo Utara, tidak ada satupun guru yang saya perbolehkan pindah ke struktural atau pindah keluar daerah, karena ini akan sangat berdampak pada pemerataan guru," tambahnya.

Terkait dengan keberadaan guru, Gubernur berharap agar Kemendikbud juga memperhatikan guru non ASN, karena mereka telah lama mengabdi di daerah, dan kemampuannya pun tidak diragukan, sehingga itu jika ada penerimaan CPNS guru, mereka ini harus diberikan prioritas.

Editor: Hence Paat

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga