San Fransisco (ANTARA GORONTALO) - Facebook Inc pada Kamis melakukan
perombakan mengenai bagaimana menangani iklan politik berbayar, dengan
memberikan konsesi kepada anggota parlemen Amerika Serikat yang
mengancam mengatur jejaring media sosial tersebut atas iklan rahasia
yang berjalan selama kampanye pemilihan presiden.
Perusahaan tersebut juga mengatakan akan menyerahkan kepada penyidik
Kongres 3.000 iklan politik yang dikatakan kemungkinan dibeli oleh
entitas Rusia selama dan setelah pemilihan presiden AS pada 2016.
Pemimpin Facebook Mark Zuckerberg mengatakan perusahaan tersebut,
untuk pertama kali, sekarang memungkinkan siapa pun melihat iklan
politik yang ditampilkan di Facebook tanpa peduli siapa yang mereka
targetkan.
Facebook juga akan menuntut pengiklan politik untuk mengungkapkan
siapa yang membayar iklan tersebut, persyaratan yang menurut
undang-undang AS berlaku untuk iklan politik di televisi, namun tidak di
media sosial.
"Kami akan bekerja sama dengan pihak lainnya untuk menciptakan
standar baru untuk transparansi dalam iklan politik dalam jaringan,"
ujar Zuckerberg.
Zuckerberg melalui siaran langsung di Facebook dari kantor pusat
perusahaan di Menlo Park, California, mengatakan perubahan tersebut akan
membantu mengatasi kekhawatiran pemerintah termasuk Rusia menggunakan
iklan Facebook untuk ikut campur dalam pemilihan negara lain.
Awal bulan ini, Facebook mengatakan tinjauan internal telah
menunjukkan bahwa operasi yang berbasis di Rusia menghabiskan 100 ribu
dolar AS untuk 3.000 iklan Facebook yang mempromosikan pesan yang
memecah belah di bulan-bulan sebelum dan sesudah pemilihan presiden AS
tahun lalu.
Facebook awalnya menolak untuk menyerahkan rincian iklan ke Kongres.
Penyelidik kongres AS dan penasihat khusus Robert Mueller memeriksa
dugaan campur tangan pemilihan Rusia, yang dibantah oleh Moskow.
Selain Facebook, penyidik juga tertarik untuk menyelidiki dengan
perusahaan lain. Perwakilan Twitter dijadwalkan bertemu minggu depan
dengan staf dari Komite Intelijen Senat sehubungan dengan penyelidikan
ke dalam pemilihan presiden 2016.
Facebook rombak aturan iklan politik setelah ancaman parlemen AS
Jumat, 22 September 2017 14:10 WIB