Surabaya (ANTARA GORONTALO) - Anggota Komisi I DPR RI Heri Akhmadi menegaskan
bahwa RUU Pilkada itu sangat mungkin akan bisa mengakomodasi
daerah-daerah yang belum siap dengan pilkada langsung, seperti Papua.
"Mungkin saja, karena Papua sekarang masih pakai Noken, jadi
pilkada langsung dan tidak langsung akan bisa dipakai dua-duanya, dan
daerah yang akan memilih (sistem) yang sesuai daerah," kata anggota
F-PDIP DPR RI itu di Rektorat Unair Surabaya, Kamis.
Di sela kunjungan kerja Komisi I DPR RI terkait permintaan masukan
terhadap RUU Rahasia Negara, ia mengemukakan hal itu menanggapi
pernyataan legislator dari DPRD Mimika, Papua, Agustinus Anggaibak.
Agustisnus berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah mulai dari
tingkat bupati/wali kota hingga gubernur di Provinsi Papua dan Papua
Barat lebih cocok lewat DPRD, bukan dipilih rakyat langsung.
Menurut dia, peluang sistem pilkada yang akan digunakan dalam RUU
Pilkada hingga kini masih berpeluang pada beberapa pilihan yakni pilkada
langsung, pilkada tidak langsung, atau pilkada langsung dan tidak
langsung yang dipakai keduanya untuk disesuaikan kondisi daerah setempat
(dipilih tokoh daerah).
"Ya, peluang jalan tengah (dipakai keduanya, baik pilkada langsung
maupun pilkada tidak langsung, yang disesuaikan kondisi daerah) itu
selalu ada, bahkan kemungkinan penundaan untuk diserahkan kepada DPR
baru juga ada," katanya.
Politisi senior PDIP itu mengakui penentuan sistem pilkada dalam
RUU itu akan sangat bergantung kepada keputusan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono bila memang diputuskan oleh DPR yang ada sekarang.
Sementara itu, empat aktivis LBH Surabaya mendatangi Gedung DPRD Jawa
Timur untuk menyampaikan surat terbuka kepada anggota DPR RI terkait
pilkada melalui anggota DPRD setempat.
Dalam kesempatan itu, rombongan aktivis LBH Surabaya yang dipimpin
Kepala Bidang Penanganan Perkara LBH Surabaya Hosnan membawa "dadu
pilkada" yang bergambar para calon kepala daerah pada enam permukaan
dari dadu.
"Daripada pilkada oleh DPRD ya calon kepala daerah itu sebaiknya
dipilih dengan dadu saja," kata Hosnan menjelang pertemuan dengan
pimpinan DPRD Jatim.
Legislator: RUU Pilkada bisa akomodasi Papua
Kamis, 18 September 2014 22:38 WIB