Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, mengatakan
pilkada langsung oleh rakyat akan mendorong kepala daerah untuk mau
menemui dan mendengarkan aspirasi konstituen hingga di pelosok demi
menggalang suara.
"Dengan pilkada langsung oleh rakyat, saat kampanye saya harus ke
kampung-kampung sampai bermalam, seperti pengemis, tapi di situ saya
merasakan bagaimana mendapatkan suara rakyat," kata Bupati Banyuwangi
Abdullah Azwar Anas dalam diskusi Peduli Pemimpin, di Balai Kartini,
Jakarta, Kamis malam.
Bupati yang maju dalam pilkada tahun 2010 dengan dukungan Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengatakan kala itu dirinya harus
melawan pejabat petahana, yang memiliki uang banyak.
"Lawan saya incumbent, duitnya banyak. Saya modal nekat saja dengan
melakukan metode menemui konstituen. Karena menurut survei itu modal
saya. Dan saya terpilih, " ujar dia.
Dia mengatakan pilkada langsung oleh rakyat secara tidak langsung
membuat kepala daerah harus bertanggung jawab kepada rakyat. Kepala
daerah akan mendapatkan hukuman apabila tidak mendengar aspirasi rakyat.
"Kalau sekarang (pilkada langsung), setelah terpilih kami harus ke
desa-desa mendengarkan rakyat. Kalau tidak kami akan dihukum oleh
rakyat. Tetapi kalau oleh DPRD jangan-jangan besok kita tidak perlu ke
desa-desa tapi cukup ajak jalan-jalan anggota DPRD ke Bali," kata dia.
Saat ini pemerintah bersama DPR RI tengah membahas RUU Pilkada yang
didalamnya akan diatur mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah oleh
DPRD.
Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mendukung
pilkada oleh DPRD, sedangkan partai pendukung Jokowi-JK menginginkan
pilkada tetap dilakukan langsung oleh rakyat.
DPP Partai Demokrat sendiri menyatakan mendukung pilkada langsung
oleh rakyat, namun kesolidan fraksi partai pimpinan Susilo Bambang
Yudhoyono itu di DPR, disebut-sebut masih dipertanyakan.
Pilkada langsung dorong kepala daerah temui konstituen
Kamis, 18 September 2014 22:40 WIB