Anggota DPR usul penambahan anggaran pendidikan di Kemenag

Anggota Komisi VIII DPR RI My Esti Wijayati mengusulkan pemerintah agar menambah anggaran pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Menurut Esti, penambahan anggaran itu diperlukan karena terdapat kecenderungan bahwa sebagian besar peserta didik di sekolah yang dikelola oleh Kementerian Agama berasal dari keluarga dengan latar belakang tingkat ekonomi menengah ke bawah.
 
"Saya mengetuk hati Menkeu, Kemenkeu (Kementerian Keuangan) sama Bappenas. Ini lho faktanya begini. Masa tega, sih? Madrasah, MTS? Sekolahnya banyak yang berasal dari keluarga-keluarga sederhana ke bawah," katanya dalam video singkat sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube TVR Parlemen, Jakarta, Kamis.
 
Berikutnya, Esti mengingatkan Kemenag agar memastikan validitas data seluruh pendidikan keagamaan yang mereka kelola. Ia menilai hal tersebut bernilai penting untuk meyakinkan pemerintah agar bersedia menambah anggaran pendidikan bagi Kemenag.


 
"Saya meminta dong kepada Kemenag, mungkin kau kurang, kurang dalam apa? Datamu enggak sip karena kan pakai EMIS (Education Management Information System)  Kemenag itu. Kalau Kemendikbudristek itu kan pakai Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Datamu (Kemenag) kalau memang harus kita sesuaikan dengan Dapodik supaya diyakini kebenarannya oleh Kemenkeu, pakai Dapodik dong," kata Esti.
 
Sebelumnya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VIII DPR RI, Kemenag telah mengusulkan adanya tambahan anggaran sebesar Rp17.542.505.686 untuk tahun 2025.
 
"Besaran usulan tambahan (anggaran) Kementerian Agama pada pagu indikatif 2025 adalah sebesar Rp17.542.505.686," kata Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.
 
Lebih lanjut dia menyampaikan tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk menjalankan sejumlah hal, antara lain tambahan anggaran untuk bantuan sarana dan prasarana satuan pendidikan umum di lingkungan Kemenag, pemberian beasiswa bagi mahasiswa, dan penyediaan sarana serta prasarana pendidikan di lingkungan Kemenag di kawasan IKN.