Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PHDI) Cabang Gorontalo, Soemari, mengatakan otoritas veteriner di daerah itu harus ditegakkan, untuk menjamin terlaksananya sistem kesehatan nasional dan keamanan pangan asal hewan.
"Otoritas veteriner, yakni kelembagaan pemerintah (daerah) yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelengaraan kesehatan hewan," kata Soemari, Senin.
Penyelenggarakan kesehatan hewan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 juncto UU Nomor 41 Tahun 2014 menyebutkan, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan penguatan tugas, fungsi dan wewenang otoritas veteriner.
"Seiring dengan otonomi daerah maka perlu dimantapkan peran dan fungsi dinas-dinas peternakan dan kesehatan hewan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota dimana sub dinas kesehatan hewan memiliki wewenang penuh dalam menjalankan otoritas veteriner di wilayahnya masing-masing," unkapnya.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar PHDI Heru Setijanto mengatakan wabah penyakit antraks di Gorontalo menjadi pembelajaran berharga untuk semua.
"Antraks disebabkan oleh bakteri `Bacillus anthrax`, merupakan penyakit zoonosis (penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia dan sebaliknya)," katanya usai Seminar nasional dan pelantikan pengurus Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Gorontalo.
Menurutnya prinsip pengendalian penyakit anthrax adalah penanganan pada sumbernya yakni hewan, sehingga peran dokter hewan mutlak diperlukan.
"Namun saat ini jumlah dokter hewan di Provinsi Gorontalo sangat kurang, bahkan di kota Gorontalo tidak ada dokter hewan," tukasnya.
Ia menjelaskan pemenuhan kebutuhan produk hewani di Gorontalo makin meningkat tiap periode waktu, dan salah satu tantangan pengembangan sektor peternakan adalah kesehatan hewan.
Sementara itu, Asisten I Pemerintah Provinsi Gorontalo Anis Naki mengatakan PDHI harus mampu membantu mengadvokasi dan membantu pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha sektor peternakan yang berkualitas, terutama dalam hal pengendalian penyakit hewan dan keamanan produk pangan asal hewan.
"PDHI dapat menjadi mitra strategis Pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan, sehingga efektif dijalankan dan dokter hewan dapat dioptimalkan peran sertanya dalam pembangunan daerah," tambahnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016
"Otoritas veteriner, yakni kelembagaan pemerintah (daerah) yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelengaraan kesehatan hewan," kata Soemari, Senin.
Penyelenggarakan kesehatan hewan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 juncto UU Nomor 41 Tahun 2014 menyebutkan, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan penguatan tugas, fungsi dan wewenang otoritas veteriner.
"Seiring dengan otonomi daerah maka perlu dimantapkan peran dan fungsi dinas-dinas peternakan dan kesehatan hewan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota dimana sub dinas kesehatan hewan memiliki wewenang penuh dalam menjalankan otoritas veteriner di wilayahnya masing-masing," unkapnya.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar PHDI Heru Setijanto mengatakan wabah penyakit antraks di Gorontalo menjadi pembelajaran berharga untuk semua.
"Antraks disebabkan oleh bakteri `Bacillus anthrax`, merupakan penyakit zoonosis (penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia dan sebaliknya)," katanya usai Seminar nasional dan pelantikan pengurus Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Gorontalo.
Menurutnya prinsip pengendalian penyakit anthrax adalah penanganan pada sumbernya yakni hewan, sehingga peran dokter hewan mutlak diperlukan.
"Namun saat ini jumlah dokter hewan di Provinsi Gorontalo sangat kurang, bahkan di kota Gorontalo tidak ada dokter hewan," tukasnya.
Ia menjelaskan pemenuhan kebutuhan produk hewani di Gorontalo makin meningkat tiap periode waktu, dan salah satu tantangan pengembangan sektor peternakan adalah kesehatan hewan.
Sementara itu, Asisten I Pemerintah Provinsi Gorontalo Anis Naki mengatakan PDHI harus mampu membantu mengadvokasi dan membantu pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha sektor peternakan yang berkualitas, terutama dalam hal pengendalian penyakit hewan dan keamanan produk pangan asal hewan.
"PDHI dapat menjadi mitra strategis Pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan, sehingga efektif dijalankan dan dokter hewan dapat dioptimalkan peran sertanya dalam pembangunan daerah," tambahnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016