Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Gorontalo Utara tidak menyetujui tindakan sejumlah dokter untuk mogok kerja, karena simpati yang diberikan kepada dokter Dewa Ayu dan kawan-kawan di Manado, Sulawesi Utara.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinkes setempat, Ibrahim Paneo, Rabu, terkait tidak adanya pelayanan dokter selama 1x24 jam sebagai bentuk solidaritas sesama teman sejawat.
"Saya tidak ingin ada dokter yang mogok kerja, sebab pelayanan kesehatan harus diprioritaskan," ungkap Ibrahim.
Sejauh ini diakuinya, belum ada laporan terkait mogok pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat maupun Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di seluruh kecamatan.
Pelayanan dokter umum berjalan normal, termasuk pemeriksaan kepada pasien rawat inap.
Sementara itu, dokter spesialis Penyakit Dalam di RSUD MM.Dunda Limboto, Dr AR Mohammad, SpPD, mengatakan, pihaknya tetap melayani pasien seperti biasanya.
Mulai dari pelayanan poliklinik hingga pemeriksaan pasien rawat inap, dilakukan sejak pukul 09.00 Wita termasuk memberi pelayanan KIR dokter untuk para calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gorontalo Utara.
"Menolak kriminalisasi dokter bukan berarti menghentikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," ujarnya.
Gerakan mogok pelayanan diakuinya sangat relevan untuk memberi pembelajaran kepada publik, bahwa datang berobat ke RS ataupun klinik dokter spesialis dan puskesmas tidak harus membawa serta pengacara.
Sebab dalam menjalankan tugas pengabdiannya, seorang dokter dituntut profesional dan bertanggungjawab terhadap keselamatan pasien, namun kata Mohammad dirinya memiliki hati nurani untuk tetap melayani masyarakat.
"Gorontalo adalah salah satu daerah di Indonesia yang masih sangat kekurangan tenaga dokter, sehingga mogok sehari saja dipastikan akan mempengaruhi pelayanan kesehatan," ujar Mohammad.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2013
Hal itu diungkapkan Kepala Dinkes setempat, Ibrahim Paneo, Rabu, terkait tidak adanya pelayanan dokter selama 1x24 jam sebagai bentuk solidaritas sesama teman sejawat.
"Saya tidak ingin ada dokter yang mogok kerja, sebab pelayanan kesehatan harus diprioritaskan," ungkap Ibrahim.
Sejauh ini diakuinya, belum ada laporan terkait mogok pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat maupun Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di seluruh kecamatan.
Pelayanan dokter umum berjalan normal, termasuk pemeriksaan kepada pasien rawat inap.
Sementara itu, dokter spesialis Penyakit Dalam di RSUD MM.Dunda Limboto, Dr AR Mohammad, SpPD, mengatakan, pihaknya tetap melayani pasien seperti biasanya.
Mulai dari pelayanan poliklinik hingga pemeriksaan pasien rawat inap, dilakukan sejak pukul 09.00 Wita termasuk memberi pelayanan KIR dokter untuk para calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gorontalo Utara.
"Menolak kriminalisasi dokter bukan berarti menghentikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," ujarnya.
Gerakan mogok pelayanan diakuinya sangat relevan untuk memberi pembelajaran kepada publik, bahwa datang berobat ke RS ataupun klinik dokter spesialis dan puskesmas tidak harus membawa serta pengacara.
Sebab dalam menjalankan tugas pengabdiannya, seorang dokter dituntut profesional dan bertanggungjawab terhadap keselamatan pasien, namun kata Mohammad dirinya memiliki hati nurani untuk tetap melayani masyarakat.
"Gorontalo adalah salah satu daerah di Indonesia yang masih sangat kekurangan tenaga dokter, sehingga mogok sehari saja dipastikan akan mempengaruhi pelayanan kesehatan," ujar Mohammad.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2013