Jakarta (ANTARA GORONTALO) - DPP Partai Golkar hasil Munas Bali di bawah
kepemimpinan Aburizal Bakrie meminta Presiden Joko Widodo turun tangan
membantu menyelesaikan perselisihan Partai Golkar.
"Kami meminta Presiden bersikap bijaksana untuk membantu
menyelesaikan persoalan parpol secara hukum, bukan melalui pendekatan
negara kekuasaan," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali
Ade Komaruddin di gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Jumat.
Menurut dia, langkah Menteri Hukum dan HAM yang mensahkan DPP
Partai Golkar hasil Munas Jakarta pimpinan Agung Laksono adalah keliru
karena perselisihan Partai Golkar masih berlangsung.
Menteri Hukum dan HAM, lanjut Ketua Fraksi Partai Golkar itu,
hendaknya menunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
(inkracht) untuk menerbitkan suratnya.
"Partai Golkar mengingatkan Menkumham agar memperbaiki langkahnya.
Kami juga meminta bantuan kepada Presiden untuk membantu menyelesaikan
persoalan Partai Golkar secara independen," kata dia.
Adde menjamin jika keputusan diambil setelah ada keputusan hukum, maka apa pun keputusannya FPG akan mematuhinya.
Sekretaris
Fraksi Partai Gerindra DPR Fary Djemi Francis menambahkan, pihaknya
melihat situasi politik nasional menjadi kurang kondusif menyusul
perselisihan internal di Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan.
Menurut dia, Fraksi Gerindra DPR mengetuk hati Presiden Joko Widodo
untuk tidak tinggal diam menyikapi situasi politik nasional saat ini,
khususnya pada kemelut yang terjadi pada Partai Golkar dan PPP.
Kubu Aburizal minta presiden turun tangan
Jumat, 13 Maret 2015 19:07 WIB