Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy
mengatakan jika persoalan anggaran belum selesai hingga waktu dimulainya
tahapan pilkada, maka rawan pilkada serentak tahun ini gagal dan
ditunda tahun depan.
"Mendesak bagi pemerintah untuk menyelesaikan kembali hambatan
pelaksanaan pilkada serentak terutama hambatan teknis tentang
penganggaran untuk pelaksanaan pilkada oleh KPUD, pengawasan oleh
Bawaslu dan pengamanan oleh Polri," kata Lukman Edy di Gedung DPR RI,
Jakarta, Jumat.
Ia menambahkan, pemerintah harus melakukan koordinasi secara komprehensif dengan seluruh jajaran yang berkepentingan.
"Kami Komisi II DPR RI sudah mendorong pemerintah agar
pencairan dana Pilkada tidak menemui hambatan, tetapi hari ini ternyata
soal teknis belum selesai dengan kementerian keuangan, yakni KPN di
daerah belum mendapat perintah dari Kementerian Keuangan untuk
pencairan. Kenapa pemerintah bisa tidak koordinasi seperti ini? Masih
ada waktu 1 minggu kedepan menjelang tahapan pilkada serentak dimulai,"
katanya.
Ia mendesak pemerintah harus menyelesaikannya karena persoalannya hanya soal koordinasi yang lemah.
"Masing-masing
pemangku kepentingan berjalan sendiri-sendiri. Kami mendesak pemerintah
serius mengelolanya karena keberhasilan pilkada serentak menyangkut
kredibilitas pemerintahan Jokowi JK," demikian Lukman Edy.
Jika anggaran belum beres, pilkada bisa gagal
Jumat, 5 Juni 2015 19:05 WIB