Pemindahan ibu kota negara sebagai langkah revolusioner Presiden Jokowi

Jakarta (ANTARA) - Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, merupakan langkah revolusioner pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, peningkatan sumber daya manusia, sekaligus mendorong kemajuan peradaban bangsa.

Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, yang berada di tengah-tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan mendorong pemerataan pembangunan di wilayah lain dengan lebih cepat.

Pemindahan ibu kota akan mendorong pertumbuhan infrastruktur dan perekonomian, peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di Kalimantan Timur.

Dengan demikian, peluang pemerataan pembangunan ke wilayah sekitar akan lebih mudah jika dibandingkan pertumbuhan terpusat di Pulau Jawa.

Deputi IV Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal IV-2020, dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Rp15.434,2 triliun, sebanyak 58,75 persen di antaranya masih didominasi Pulau Jawa, diikuti Sumatera 21,36 persen, Kalimantan 7,94 persen, Sulawesi 6,66 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,94 persen, serta Maluku dan Papua 2,34 persen.

Hal tersebut menunjukkan ketimpangan yang sangat nyata. Diharapkan dengan pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur, maka jangkauan dan perhatian seluruh pemangku kepentingan terhadap pemerataan pembangunan ke wilayah lain akan lebih terbuka.

Pembangunan Ibu kota negara yang baru memiliki tujuan mulia dan harus didukung seluruh pihak.

Tanpa adanya langkah revolusioner yang berani dari seorang Presiden bernama Joko Widodo, maka wacana pemindahan ibu kota mungkin akan terus tertunda.

Namun demikian, dibutuhkan perencanaan jangka menengah dan panjang dalam pembangunan ibu kota negara yang baru ini. Terlebih di tengah masa pandemi yang mengharuskan pemerintah merealokasikan anggaran untuk penanganan COVID-19.

Dengan perencanaan yang matang, Indonesia dapat segera lepas landas membangun ibu kota negara saat pandemi mulai mereda.

Upaya-upaya perencanaan jangka menengah dan panjang perlu ditempuh dengan cara-cara yang tidak biasa.

Sejauh ini pemerintah sudah menetapkan bahwa skema pembiayaan ibu kota negara yang baru tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Skema pembiayaan terbesar berasal dari kerja sama pemerintah dengan badan usaha serta kontribusi dan investasi pihak-pihak swasta.

Selaian itu peningkatan kualitas sumber daya manusia juga harus disiapkan dengan terukur, tidak hanya oleh pemerintah, namun juga generasi penerus, misalnya mahasiswa.

Mahasiswa hendaknya turut mempersiapkan diri menyongsong peluang-peluang yang akan muncul di ibu kota negara yang baru.

Peluang tersebut terbuka tidak hanya dari sisi ekonomi, melainkan juga dari sisi kepemimpinan politik.

Mahasiswa dapat mempersiapkan dirinya untuk mengambil peluang dalam kepemimpinan politik nasional ke depan.

Kemajuan peradaban

Koordinator Staf Khusus Presiden RI AAGN Ari Dwipayana mengatakan pembangunan ibu kota negara (IKN) yang baru adalah wujud nyata pembangunan peradaban sebagai representasi kemajuan bangsa.

Menurut Ari Dwipayana, pemindahan ibu kota negara memiliki urgensi, sebab beban DKI Jakarta sebagai ibu kota ke depan akan semakin berat, baik sebagai pusat pemerintahan maupun sebagai pusat bisnis.

Dia juga sepakat bahwa pemilihan Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru sangatlah tepat. Selain karena di Kalimantan Timur minim risiko bencana, tingkat kepadatan penduduknya masih rendah, juga sebagai upaya mempercepat pemerataan pembangunan.

Posisi geo strategis Kalimantan Timur di tengah Indonesia, dinilainya akan memudahkan bagi upaya-upaya pemerataan ekonomi, terutama ke wilayah Indonesia Timur yang masih tertinggal.

Pemindahan ibu kota memang diharapkan memberikan dampak ekonomi yang signifikan dengan mampu mendorong perdagangan antarwilayah dan mendorong penciptaan kesempatan kerja yang lebih besar.

Pembangunan Ibu kota negara yang baru ini akan menjadi bagian dari sejarah penting bangsa Indonesia, di mana ibu kota yang baru akan menjadi inisiatif gagasan karya anak bangsa, bukan warisan kolonial.

Bangsa Indonesia akan membuktikan kemampuannya dalam membangun ibu kota negara yang diinginkan.

Talenta muda Indonesia tentu harus bergotong-royong mewujudkan hal tersebut, selain juga membuka peluang kolaborasi dengan talenta global.

Inilah mengapa pembangunan ibu kota turut merepresentasikan kemajuan peradaban bangsa.

Presiden Jokowi sendiri telah mengingatkan perpindahan ibu kota negara yang baru, bukan semata-mata memindahkan pusat pemerintahan, gedung-gedung dan mencari lokasi yang strategis atau merancang desain arsitektur yang indah. Melainkan juga harus memiliki visi yang besar ke depan.

Pertama, visi menjadi smart metropolis yang compact dan modern. Kedua, harus dirancang menjadi kota yang inklusif, atraktif, humanis, ramah dan nyaman bagi semua kalangan.

Ketiga, ibu kota negara yang baru menjadi representasi identitas bangsa dengan mengapresiasi budaya Indonesia yang majemuk.

Keempat, mendorong tumbuhnya smart economy, ekonomi berbasis riset dan inovasi, serta mampu menciptakan kesempatan kerja baru.

Kelima, dirancang sebagai superhub dari daerah sekitarnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menyampaikan pembangunan ibu kota negara yang baru harus diikuti pula dengan pertumbuhan di desa-desa dan kota lain.

Hal tersebut bertujuan agar terjadi keseimbangan dalam pembangunan.

Apa yang disampaikan Erick Thohir memang benar. Sebagai antisipasi lonjakan pertambahan jumlah penduduk Indonesia ke depan, maka pembangunan tidak dapat hanya dilakukan di ibu kota negara yang baru, melainkan di semua wilayah secara beriringan.

Tujuannya agar kepadatan jumlah penduduk bisa tersebar ke sejumlah wilayah lain, tidak hanya menumpuk di ibu kota yang baru.

Pada intinya ibu kota negara yang baru haruslah menjadi penggerak ekonomi bangsa di masa depan sekaligus identitas nasional yang selaras dengan bhineka tunggal ika.

Pembangunan ibu kota negara yang baru harus mampu menjawab persoalan pemerataan pembangunan yang selama ini kerap mengemuka, dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan partisipasi masyarakat lokal.

Semuanya mesti ditempuh dengan cara-cara baru yang inovatif dan luar biasa, secara bersama-sama, dalam semangat mewujudkan Indonesia Maju.