Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo terus berupaya memperbaiki pengelolaan keuangan daerah melalui sosialisasi terkait penandaan belanja tentang pembentukan dan mekanisme kerja tim teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sekretaris Daerah Pemprov Gorontalo Sofian Ibrahim di Gorontalo, Jumat mengatakan kegiatan itu bertujuan untuk memastikan alokasi belanja di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) efektif dan tepat sasaran.
"Terutama dalam mendukung program prioritas daerah, seperti pengentasan kemiskinan, penurunan angka tengkes (stunting), serta peningkatan sektor kesehatan dan pendidikan," ucap Sekda.
Melalui sosialiasi itu diharapkan menciptakan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, yang akan mendukung terwujudnya pembangunan lebih inklusif dan berkelanjutan.
"Kita ingin mengidentifikasi sumber-sumber dana akan dialokasikan ke program atau kegiatan apa, itu penting sekali supaya terlihat bahwa kontribusi dari sumber dana itu akan mengintervensi ke berbagai program strategis Provinsi Gorontalo seperti kemiskinan, stunting, kesehatan, pendidikan dan lain-lain," ujar dia.
Sofian mengatakan diperlukan hal inovatif dari setiap OPD agar alokasi dibelanjakan dengan efektif. Meski demikian, perkembangan positif terjadi pada penurunan angka kemiskinan yang sebelumnya berada di lima besar nasional, kini telah menempati peringkat sembilan.
Sofian berharap OPD dapat memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk memaksimalkan penanda belanja, yang akan memudahkan identifikasi alokasi sumber dana seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
Dengan adanya sistem itu menurut dia, Pemprov Gorontalo berharap bisa memantau sejauh mana dana yang dialokasikan dapat mendukung program-program strategis dalam APBD, sehingga pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan dan efisien.
"Kita berharap semua OPD bisa melakukan ini dengan baik dan optimal serta memanfaatkan aplikasi SIPD yang sudah tersedia. Kami berharap 2025 ke depan, OPD aktif melakukan penanda ini di setiap postur anggaran masing-masing dan akan membangun postur yang lebih bagus untuk APBD 2025," ungkap Sofian.
