Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta jajaran kementeriannya untuk mengecek realisasi belanja dan pendapatan pemerintah daerah (pemda) setiap bulan.
"Saya minta kepada Dirjen (Direktur Jenderal) Keuangan Daerah (Agus Fatoni), dan Dirjen Bangda (Bina Pengembangan Daerah, Restuardy Daud) kalau bisa 1 bulan," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) 2025 yang diselenggarakan secara daring yang disaksikan di Jakarta, Rabu.
Hal tersebut dilakukan agar Kementerian Dalam Negeri mengetahui daerah mana saja yang lambat dalam realisasi belanja maupun peningkatan pendapatannya.
Lebih lanjut, secara khusus, Mendagri meminta pemda untuk konstan berbelanja tiap bulan atau bukan pada tiga bulan terakhir, yakni Oktober—Desember.
"Kalau menggunakan metode itu, uang yang beredar di tengah masyarakat kurang pada 9 bulan pertama. Padahal, belanja pemerintah ini adalah belanja utama yang membuat beredarnya uang di tengah masyarakat, dan memancing swasta," jelasnya.
Selain itu, bila uang yang beredar di tengah masyarakat berkurang, menurut dia, dapat berakibat pada penurunan konsumsi rumah tangga.
"Konsumsi rumah tangga ini menyumbang lebih dari 50 persen angka pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, tolong rekan-rekan per 3 bulan itu ditarget akan mau dihabiskan berapa anggarannya," kata Tito.
Mendagri menyarankan agar pemda dapat berbelanja dengan skema 20-20-30-30 per triwulan.
"Jangan 5—10 persen pada 3 bulan pertama, 5 persen triwulan kedua, 10 persen berikutnya kemudian baru digenjot di akhir tahun," katanya,
Pada kesempatan itu, Tito mengapresiasi Pemerintah Provinsi Banten yang realisasi belanja pada tahun anggaran 2025 per 7 Maret 2025 telah mencapai 10,74 persen.
Ia juga memuji Bali karena realisasi pendapatan pada tahun ini hingga 7 Maret 2025 telah mencapai 16,23 persen.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mendagri minta jajaran cek belanja dan pendapatan pemda tiap bulan
