Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan bahwa pemerintah menjadikan regulasi Uni Eropa sebagai acuan dalam penyusunan tata kelola digital.
Sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Senin, dia menyampaikan bahwa regulasi Uni Eropa mengenai layanan dan pasar digital, termasuk yang berkenaan dengan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), sudah dijadikan acuan oleh banyak negara.
"Kami pikir Digital Services Act (DSA) dan Digital Markets Act (DMA) adalah salah satu kerangka kerja terbaik. Tentu saja, kami perlu menyesuaikannya di beberapa titik...," katanya merujuk pada regulasi Uni Eropa mengenai layanan digital dan pasar digital.
"Salah satu hal terpenting ketika kita berbicara tentang transformasi digital bagi negara ini, selain kecerdasan buatan juga bagaimana mengelola platform. Keamanan siber adalah satu hal yang perlu kita pelajari juga dalam regulasi platform," ia menjelaskan.
Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Denis Chaibi menyampaikan pentingnya regulasi tentang pengembangan dan pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan.
Denis mendorong pemerintah Indonesia mengirimkan delegasi dalam acara Uni Eropa untuk membahas tata kelola digital yang akan diselenggarakan di Brussels, Belgia, dan Stockholm, Swedia.
"Sehingga akan ada interaksi dengan para pejabat yang menjadi inti dari persiapan regulasi. Di Stockholm akan ada dialog keamanan siber dan kami pikir Kementerian Komdigi mungkin tertarik," katanya.
Ia juga mengemukakan bahwa Indonesia dan Uni Eropa dapat memperoleh banyak keuntungan dari kerja sama di bidang digital.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah jadikan regulasi Uni Eropa acuan tata kelola digital
