Gorontalo (ANTARA) - Aktivis yang tergabung dalam Jaringan Aktivis Perempuan dan Anak (Jejak Puan) dalam aksi unjuk rasa damai di depan Markas Polda Gorontalo menyebut bahwa Provinsi Gorontalo saat ini dalam kondisi darurat kasus kekerasan seksual.
Salah seorang peserta aksi damai Mega Mokoginta di Gorontalo, Jumat, mengatakan dari tahun ke tahun kasus kekerasan seksual di Gorontalo mengalami peningkatan, serta merambah hingga ke lingkungan institusi pendidikan.
Beragam kasus kekerasan seksual terjadi dengan pelaku yang berprofesi sebagai dosen, guru, mahasiswa, bahkan seorang ayah kandung.
Salah satu kasus yang paling menonjol karena tak kunjung ada penetapan tersangka adalah kekerasan seksual yang melibatkan seorang mantan Rektor Universitas Nadhlatul Ulama (UNU) Gorontalo, terhadap 11 tenaga pendidik yang menjadi korbannya.
"Kasus lain sangat cepat pelakunya jadi tersangka, tapi khusus yang pelakunya seorang profesor mengapa penanganannya sangat lambat. Setahun belum ada hasilnya, pelaku tetap bebas beraktivitas di kampus," ucap dia.
Dalam unjuk rasa tersebut, Jejak Puan mengajukan tuntutan yakni meminta Polda Gorontalo dan seluruh institusi kepolisian mempercepat proses hukum terhadap pelaku kekerasan seksual, serta mengedepankan hak dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam seluruh tahapan proses hukum, termasuk meminta keterangan ahli dan psikolog forensik yang independen dan profesional.
Tuntutan lainnya yakni Polda Gorontalo tidak tebang pilih kasus dan mengedepankan integritasnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual, serta tidak ada penghentian penyidikan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual.
Jejak Puan juga mendesak Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) mencabut gelar profesor pelaku kekerasan seksual, karena gelar itu dinilai tidak layak disandang oleh seorang yang memanfaatkan relasi kuasa sebagai kedok untuk melindungi perbuatan mesum.
"Kami meminta dinas yang menangani perlindungan perempuan dan anak, serius dalam penanganan dan pendampingan korban kasus kekerasan seksual dan tidak berlindung dibalik alasan minimnya anggaran," kata dia.
