Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi menyatakan telah merumuskan strategi mitigasi risiko dari tantangan dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, guna meminimalisasi tingkat kegagalan atau fraud dari pengelolaan dan pengoperasian koperasi.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyadari bahwa di dalam proses pembentukan Kopdes Merah Putih ini menghadapi delapan tantangan utama sehingga diperlukan strategi dan peta jalan yang jelas dan tegas.
"Pembangunan Kopdes/Kel Merah Putih ini kita percepat tapi untuk operasional kita harus hati-hati dan tidak menghilangkan aspek prudent termasuk menyiapkan mitigasi risiko," kata Budi Arie dalam siaran persnya di Jakarta. Kamis.
Kemenkop mengidentifikasi delapan isu krusial yang perlu diatasi. Pertama, partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya berkoperasi masih minim, tercermin dari rendahnya angka keanggotaan.
Kedua, citra negatif koperasi di mata publik akibat kasus koperasi bermasalah dan pinjaman daring ilegal yang mengatasnamakan koperasi. Ketiga, kurangnya adaptasi koperasi terhadap teknologi.
Keempat, perbedaan skala ekonomi dan potensi antar desa. Kelima, disparitas kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di berbagai desa.
"Tantangan terberat kita adalah rendahnya SDM sehingga banyaknya pelanggaran di koperasi karena tidak kredibelnya pengelola koperasi dan masih terbatasnya pengetahuan mereka," ucap Budi Arie.
Tantangan keenam, potensi adanya praktik elite capture dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih. Ketujuh, risiko fraud akibat pengelolaan yang tidak profesional. Kedelapan, tantangan terkait keberlanjutan lembaga dan usaha koperasi di masa depan.
"Kita akan menggunakan sistem (teknologi) untuk memitigasi risiko kerugian atau fraud dari Kopdes/ Kel Merah Putih. Saya optimis kalau sistem diperkuat masalah fraud bisa diatasi sehingga peningkatan SDM, sistem pengelolaan dan kelembagaan koperasi menjadi hal yang sangat utama untuk diperhatikan," ucap Budi Arie.
Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menambahkan bahwa salah satu yang paling disorot publik terkait Kopdes Merah Putih adalah tumpang tindihnya dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Menjawab itu, Wamenkop memastikan bahwa keberadaan Kopdes Merah Putih tidak akan mematikan BUMDes. Ia memandang BUMDes akan semakin diperkuat posisinya oleh Kopdes karena akan menjadi mitra kerja dalam membangun perekonomian desa.
"Kami sudah memitigasi dan potensi risiko yang banyak dikhawatirkan banyak pihak terutama dalam hal penyaluran modal kerja. Ini ada mekanisme yang akan diikuti oleh Kopdes/ Kel Merah Putih dan dari Kemenkop juga akan mendampingi mereka untuk menjalankan kegiatan operasionalnya," kata Ferry.
Melalui penguatan SDM, kelembagaan dan sistem, dia meyakini Kopdes Merah Putih akan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Di sisi lain kopdes ini juga akan memangkas peran tengkulak, pinjaman online dan rentenir sehingga keuntungan koperasi dapat dioptimalkan untuk peningkatan ekonomi anggotanya.
"Kami sudah ada kesepakatan dengan berbagai pihak termasuk dengan Kejaksaan Agung untuk menjaga dari awal potensi fraud atau miss management," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenkop siapkan mitigasi risiko dalam pembentukan Kopdes Merah Putih
