Tim penulis susun draf akhir buku sejarah Indonesia untuk uji publik

Jakarta (ANTARA) - Tim penulis sejarah Indonesia versi diperbarui tengah menyusun draf akhir naskah buku sebelum dilakukan uji publik.

"Kami masih fokus menuntaskan draf akhir, yang akan dijadikan naskah untuk uji publik," kata ketua tim penulis Susanto Zuhdi saat dikonfirmasi ANTARA pada Rabu.

Dia menambahkan, uji publik naskah buku sejarah Indonesia yang diperbarui rencananya akan dilakukan pada bulan Juli 2025.

Diketahui, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan upaya pembaruan buku sejarah Indonesia dilaksanakan mulai Januari 2025 dan ditargetkan rampung Agustus 2025, tepatnya pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.

Proses pembaruan buku sejarah Indonesia melibatkan tim yang mencakup 113 penulis, 20 editor jilid, dan tiga editor umum.

Tim pembaruan buku sejarah Indonesia terdiri atas sejarawan dan akademisi bidang ilmu arkeologi, geografi, sejarah, dan ilmu humaniora lainnya dari Aceh hingga Papua yang dipimpin oleh sejarawan senior dari Universitas Indonesia (UI) Prof. Dr. Susanto Zuhdi.

Fadli menyampaikan bahwa pembaruan buku sejarah akan dilakukan secara inklusif dengan mengedepankan perspektif Indonesia sentris mulai dari sejarah awal Indonesia, masa penjajahan, perang kemerdekaan, era reformasi, sampai era pemilu.

Buku sejarah Indonesia versi terbaru akan memuat sejumlah revisi, penambahan, dan pelurusan berdasarkan kajian akademik para ahli. Buku ini akan dibagi dalam beberapa jilid dengan editor yang berbeda pada tiap jilid.

Proses pembaruan meliputi tiga aspek utama: revisi atas narasi yang sudah ada, penambahan materi sejarah baru, serta pelurusan bagian-bagian yang memerlukan klarifikasi berdasarkan hasil kajian.

Dengan demikian maka pembaruan informasi mengenai buku sejarah tidak ditulis dari nol melainkan dimulai dari informasi yang telah ada di dalam buku sejarah termasuk di dalamnya peristiwa politik dan lainnya.

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp9 miliar untuk penulisan ulang sejarah Indonesia yang sudah disetujui dan direalisasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).