DPRD Gorontalo Utara bahas KUA PPAS 2026 di tingkat komisi

Gorontalo (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo secara maraton membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2026 di tingkat komisi.

"Pembahasan KUA PPAS Tahun Anggaran 2026 berlangsung di seluruh komisi secara maraton. Kita mempercepat pembahasan ini sebelum masuk dalam pembahasan di tingkat Badan Anggaran DPRD," kata Ketua DPRD Gorontalo Utara Dedy Dunggio di Gorontalo, Selasa.

Pembahasan dilakukan seluruh komisi bersama mitra kerja pemerintah daerah atau organisasi perangkat daerah (OPD).

"Ada tiga komisi di lembaga ini, pembahasan KUA PPAS disesuaikan dengan mitra OPD masing-masing komisi," kata Dedy.

Menurutnya pembahasan di tingkat komisi penting dilakukan, agar DPRD dapat secara selektif dan rinci dalam membahas program prioritas yang masuk dalam KUA PPAS Tahun Anggaran 2026.

Tentu ini dilakukan sebab menyangkut keuangan daerah yang diharapkan sinergi antara target pendapatan, rencana belanja, pembiayaan daerah dan pemanfaatan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa).

Komisi-komisi nantinya akan menyusun catatan kesimpulan atau hasil pembahasan yang akan diserahkan ke Badan Anggaran DPRD untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan yang lebih spesifik.

"Pemetaan program strategis dalam KUA PPAS sebagai rujukan dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah yang dibahas dengan penuh ketelitian, diharapkan dapat mengakomodir pembiayaan program dan kegiatan oleh pemerintah daerah yang memprioritaskan pada belanja publik untuk kepentingan pembangunan, serta program-program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat," katanya.

DPRD berharap kata Dedy, di tengah efisiensi anggaran, pemerintah daerah tetap fokus memprioritaskan alokasi anggaran untuk program pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik yang sangat diperlukan masyarakat.

Khususnya dalam menekan angka kemiskinan, pengangguran dan menaikkan pendapatan asli daerah yang akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.