DPRD Gorontalo Utara minta pemda fokus tingkatkan PAD

Gorontalo (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo meminta pemerintah daerah (pemda) fokus dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Anggota Badan Anggaran DPRD Gorontalo Utara Fatri Botutihe di Gorontalo, Senin mengatakan hal tersebut usai mengikuti rapat persetujuan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2024 di ruang sidang kantor DPRD setempat.

Menurutnya seluruh fraksi di lembaga tersebut menyetujui LPJ Bupati Tahun Anggaran 2024. Baik Fraksi Nasdem yang di dalamnya ada Gerindra, Fraksi Hanura di dalamnya ada PKS, Fraksi Golkar dan Fraksi PDIP.

"Kami (DPRD) melalui rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), secara langsung telah menyetujui LPJ tersebut, kecuali Fraksi PDIP yang penyampaian akan dilakukan tertulis mengingat seluruh anggota fraksi tersebut sementara mengikuti bimbingan teknis internal partai. Selanjutnya DPRD segera menggelar rapat paripurna," kata Fatri.

Menurutnya LPJ tersebut telah melalui rangkaian pemeriksaan oleh pihak BPK. Maka hal penting yang perlu dilakukan DPRD adalah, meminta pemerintah daerah untuk selanjutnya memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), agar fokus dalam meningkatkan PAD.

"Merekomendasikan peningkatan PAD sangat penting, sebab hal itu pasti akan bermuara pada pendapatan yang membuat daerah ini tidak selamanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat," katanya.

LPJ kata Fatri, lebih menyangkut pada peningkatan PAD sehingga bagi pihaknya, merekomendasikan peningkatan program dalam APBD yang akan berdampak pada bertambahnya sumber-sumber penerimaan bagi daerah, sangatlah penting.

"Kalau target PAD tahun ini Rp38 miliar, maka DPRD mendorong dan mendukung kinerja pemerintah daerah untuk mampu mencapai target. Kemudian mampu melampaui, hingga pada tahun berikutnya target tersebut mampu ditingkatkan," katanya.

Pihaknya berharap agar target PAD tidak berkutat di angka 30-an miliar rupiah, namun bisa menembus 50 miliar per tahun, agar pemerintah daerah tidak terkesan jalan di tempat dan hanya melaksanakan pekerjaan berulang di setiap tahun anggaran dengan capaian atau kenaikan yang minim.

"DPRD yakin jika PAD bisa berkembang, pasti muaranya adalah peningkatan kesejahteraan," kata Fatri.