Semarang (ANTARA GORONTALO) - Semua pihak diminta mewaspadai praktik politik
uang yang kemungkinan dilakukan tim pemenangan calon kepala daerah pada
tahapan masa tenang pilkada serentak 2017, kata pengamat politik dari
Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono.
"Money politic dan black campaign ditengarai sering dilakukan oleh
tim pemenangan dari masing-masing pasangan calon pada saat masa tenang
karena mendekati pemungutan suara," katanya di Semarang, Minggu.
Terkait dengan indikasi praktik politik uang itu, ia juga meminta
para pengawas pilkada secara intensif melakukan pengawasan di masyarakat
agar ketika terjadi salah satu penyimpangan pilkada bisa segera
diantisipasi dan ditindaklanjuti.
Menurut Teguh, upaya mengurangi praktik politik uang sebenarnya
tidak hanya tugas pengawas, tetapi masyarakat juga diharapkan tidak mau
menerima pemberian uang dari tim pemenangan untuk memilih salah satu
pasangan calon.
"Tolak berapapun jumlah uang yang diberikan dan jadilah pemilih yang rasional," ujarnya.
Khusus kepada partai politik peserta pilkada serentak 2017 tingkat
kabupaten/kota di Jateng, Teguh berharap tim pemenangan tidak melakukan
melakukan praktik praktik politik uang untuk memenangkan pasangan
calonnya agar tidak mencederai praktik demokrasi.
Menanggapi hal itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu Jateng Abhan Misbah
mengaku sudah menginstruksikan jajaannya memperketat pengawasan agar
potensi praktik politik uang bisa diantisipasi.
"Pada 12-14 Februari 2017 merupakan masa tenang pilkada serentak
tahun ini, kami akan memperketat pengawasan agar berbagai pelanggaran
tahapan pilkada bisa diminimalisasi," katanya.
Tujuh daerah di Jawa Tengah yang akan menggelar pilkada serentak
pada 15 Februari 2017 adalah Kota Salatiga, Kabupaten Banjarnegara,
Kabupaten Batang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Cilacap,
dan Kabupaten Brebes.
Pengamat : waspadai politik uang saat masa tenang
Minggu, 12 Februari 2017 22:29 WIB