Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan
peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan demi meningkatkan
kesejahteraan rakyat di Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Jika dilihat dari sisi produksi 30 persen PDRB (Produk Domestik
Regional Bruto) NTT berasal dari pertanian dan perikanan, artinya
peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan menjadi kunci
kesejahteraan rakyat NTT," kata Presiden Joko Widodo dalam rapat
terbatas (ratas) di Kantor Presiden Jakarta, Kamis.
Ratas tersebut membahas mengenai Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di provinsi NTT.
"Saya ingin menekankan bahwa Indonesia dari Sabang sampai Merauke
harus tumbuh merata. Untuk itu, momentum pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi di Indonesia bagian Timur, termasuk di NTT harus terus kita
jaga," ucap Presiden.
Menurut Presiden, pertumbuhan ekonomi NTT pada periode 2014 sampai
2016 selalu di atas pertumbuhan nasional. Pada 2016 NTT tumbuh 5,18
persen, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
"Jadi ada tren bahwa NTT mulai mengejar ketertinggalan dari
daerah-daerah lainnya. Namun itu belum cukup, kita perlu kerja lebih
keras lagi terutama untuk pengentasan kemiskinan, menurunkan tingkat
ketimpangan dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan," tambah
Presiden.
Presiden pun meminta tiga hal dilakukan oleh gubernur NTT beserta jajarannya didukung kementerian dan lembaga terkait.
"Pertama, saya minta penyiapan insfrastruktur pertanian dan kelautan
menjadi prioritas mulai dari pembangunan bendungan, embung sampai
pelabuhan, pembangunan waduk dan bendungan serta saluran irigasi di
NTT," tutur Presiden.
Pembangunan infrastruktur tersebut, menurut Presiden, merupakan suatu
keharusan yang tidak boleh ditunda-tunda lagi karena bendungan dan
infrakstruktur lainnya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai
kebutuhan masyarakat seperti air bersih, pengairan lahan pertanian dan
perkebunan hingga pembangkit lisrik.
"Kedua, wilayah NTT adalah beranda terdepan Indonesia langsung
berhadapan dengan negara-negara tetangga. Selain memperbaiki Pos Lintas
Batas Negara saya juga minta pembangunan wilayah-wilayah perbatasan juga
diperhatikan termasuk infrastruktur transportasi serta upaya-upaya lain
yang menggerakkan ekonomi dan kesejahteraan warga," jelas Presiden.
Presiden pun sudah meresmikan pengoperasian Pos Lintas Batas Negara
(PLBN) di Montaain di NTT, yang berbatasan langsung dengan Timor Leste,
pada 27 Desember 2016.
"Terakhir NTT juga perlu mengembangkan lagi potensi yang cukup kaya
di sektor pariwisata yaitu di Labuan Bajo, Pulau Komodo, Danau Kalimutu,
dan yang lain," kata Presiden.
Presiden Jokowi menambahkan,
"Untuk mendukung sektor pariwisata diperlukan percepatan pembangunan
infrastruktur penunjang seperti aspek transportasi yang mudah baik
bandara, jalan, jembatan dan pelabuhan. Selain itu diperlukan penyiapan
dari sektor promosi, penyiapan sisi SDM yang handal dan menyiapkan
masyarakat secara budaya."
Intinya, menurut Presiden Jokowi, pengembangan sektor pariwisata itu
harus memberikan dampak nyata pada bergeraknya sektor Usaha Menengah,
Kecil dan Mikro (UMKM) di Nusa Tenggara Timur.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 3 tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan pada 8
Januari 2016, ada 10 proyek strategis nasional di Nusa Tenggara Timur.
Proyek-proyek itu adalah (1) revitalisasi bandara Labuan Bajo,
Komodo; (2) Pengembangan Pelabuhan Kupang; (3) Pos Lintas Batas Negara
(PLBN) dan Sarana Penunjang Motaain, Kabupaten Belu; (4) PLBN dan sarana
penunjang Motamassin kabupaten Malaka; (5) PLBN dan sarana penunjang
Wini kabupaten Timor Tengah Utara.
Kemudian (6) Bendungan Raknamo; (7) Bendungan Rotiklod; (8) Bendungan
Kolhua; (9) Bendungan Mbay; serta (10) Percepatan infrastruktur
transportasi, listrik, dan air bersih untuk 10 kawasan strategis
pariwisata nasional (KSPN).
Presiden Jokowi: NTT harus tingkatkan produktivitas pertanian-perikanan
Kamis, 16 Februari 2017 17:28 WIB