Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan penyaluran program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus berjalan masif hingga akhir September tahun ini.
Menurut Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara itu, hingga 26 September 2025 penyaluran rumah subsidi terus berjalan masif di berbagai provinsi, kabupaten/kota, bank penyalur, hingga asosiasi pengembang, yang membuktikan kolaborasi seluruh ekosistem perumahan berjalan efektif. Hal ini menegaskan, pencapaian tersebut merupakan bukti nyata kehadiran negara.
“Rumah subsidi adalah karpet merah untuk rakyat. Program ini bukan hanya memberi rumah, tapi juga menggerakkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja di daerah,” ujar dia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, setiap pembangunan satu rumah subsidi melibatkan sedikitnya lima tenaga kerja, sekaligus memicu perputaran ekonomi lokal mulai dari toko material hingga warung makan di sekitar proyek.
“Ekosistem perumahan ini nyata mendorong pertumbuhan ekonomi. Satu rumah yang dibangun berarti ada toko material yang hidup, ada pekerja yang mendapat penghasilan, dan ada warung makan yang laris,” katanya.
Jawa Barat menjadi provinsi dengan realisasi penyaluran FLPP tertinggi, mencapai 41.978 unit rumah subsidi. Lalu disusul Jawa Tengah dengan 15.838 unit, Sulawesi Tengah 14.811 unit, Banten 12.344 unit, Jawa Timur 12.083 unit, dan Sumatera Selatan dengan 11.125 unit.
Untuk tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Bekasi memimpin dengan 9.537 unit, diikuti Kabupaten Bogor 7.028 unit, Kabupaten Tangerang 5.594 unit, dan Kabupaten Karawang 4.765 unit. Sedangkan di luar Jawa, Kota Kendari dengan 4.251 unit, Kota Palembang 4.175 unit, Kabupaten Deli Serdang 4.047 unit, serta Kabupaten Maros 3.833 unit.
Sektor perbankan juga memegang peranan penting dalam menyalurkan FLPP Bank BTN memimpin dengan penyaluran mencapai 93.098 unit, disusul BTN Syariah 36.589 unit. Bank BRI menyalurkan 17.515 unit, BNI 8.440 unit, dan Bank Mandiri 7.963 unit. Bank daerah juga berkontribusi, di antaranya BJB dengan 2.923 unit, serta BJB Syariah 2.066 unit.
Dari sisi asosiasi pengembang, Real Estat Indonesia (REI) menjadi motor utama dengan kontribusi 76.513 unit, diikuti Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) dengan 55.188 unit dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) 24.816 unit. Selain itu, Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (ASPRUMNAS) mencatat 6.064 unit, Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional (APERNAS) 5.909 unit, Pengembang Indonesia 5.688 unit, Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (APPERNAS JAYA) 3.184 unit.
Dengan capaian hingga September, pemerintah optimistis target 350.000 unit rumah subsidi dapat tercapai. "Kolaborasi erat antara pemerintah, perbankan, dan asosiasi pengembang yang terus memperluas akses perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Ara.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP: FLPP berjalan masif jadi bukti nyata rumah untuk rakyat
