Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan komitmen mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel melalui pengelolaan keuangan negara yang baik, bersih, serta berintegritas demi meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung pembangunan transportasi berkelanjutan.
"Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara," kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Dia menekankan hal itu pada Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2024, yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (2/10).
“Kami menegaskan bahwa seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Perhubungan akan segera mengambil tindakan nyata," ujarnya.
Dikatakannya, penguatan sistem pengawasan internal akan terus dilakukan, demikian pula perbaikan tata kelola penerimaan negara bukan pajak serta pengelolaan belanja dan aset negara agar lebih transparan dan akuntabel.
Komitmen ini, lanjut Menhub, diwujudkan melalui penguatan sistem pengawasan internal, perbaikan tata kelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pengelolaan belanja, serta pencatatan aset dan persediaan secara lebih tertib dan transparan.
"Upaya ini membuahkan hasil, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kemenhub," ucapnya.
Predikat itu diraih untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut dari tahun 2013-2024, menandai konsistensi Kemenhub dalam menegakkan tata kelola yang baik.
Menhub Dudy menyampaikan apresiasi atas opini WTP dari BPK tersebut dan patut disyukuri. Ia juga mengajak seluruh jajaran Kemenhub untuk menjadikan WTP ini sebagai dorongan memperkuat integritas dan kepercayaan publik.
"Capaian ini menunjukkan keseriusan seluruh jajaran dalam menegakkan tata kelola yang baik,” tutur dia.
Pada penyerahan laporan pemeriksaan tersebut, BPK juga menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2024, meliputi Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenhub Tahun 2024; Pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan kereta api kelas ekonomi Tahun 2024;
Selanjutnya pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi angkutan dalam negeri tahun 2024; pemeriksaan atas pinjaman luar negeri Asian Development Bank (ADB) sebagai bagian dari Laporan Keuangan Kemenhub Tahun 2024.
Kemudian pemeriksaan atas pinjaman luar negeri World Bank sebagai bagian dari Laporan Keuangan Kemenhub Tahun 2024.
Menhub juga menekankan pentingnya tindak lanjut rekomendasi BPK sebagai bagian dari komitmen perbaikan berkelanjutan. Sampai dengan Semester I 2025, tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah mencapai 87,29 persen.
"Pencapaian ini menjadi bukti nyata bahwa Kementerian Perhubungan menaruh perhatian serius terhadap setiap masukan yang diberikan, meskipun masih ada sejumlah rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret," tegasnya.
Sebagai bentuk kesungguhan, tambah Dudy, Kemenhub juga tengah menyiapkan standard operating procedure (SOP) agar seluruh unit kerja dapat menindaklanjuti rekomendasi BPK secara sistematis, terukur, dan tepat waktu.
"Kami akan menyiapkan SOP sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan sehingga seluruh rekomendasi BPK benar-benar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Menhub.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menhub tegaskan komitmen wujudkan tata kelola transparan dan akuntabel
