Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo bersama Polda Gorontalo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo berupaya mempercepat izin pertambangan rakyat (IPR) di daerah itu.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama Kapolda Gorontalo, ketua serta Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo mendatangi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk melihat bagaimana menata sektor pertambangan rakyat yang dikabarkan menjadi percontohan nasional, Senin.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Wardoyo Pongoliu, Selasa mengatakan Gubernur Gorontalo mengapresiasi strategi kolaboratif NTB, pada satu sisi, di mana Polda menutup semua celah pintu masuk bahan berbahaya seperti mercuri dan sejenisnya dalam aktifitas tambang rakyat.
Sementara, di sisi lain juga Pemprov NTB mendorong percepatan penerbitan IPR melalui skema Koperasi Tambang,.
"Ini tentu menjadi wujud nyata penegakan regulasi sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tidak hanya sekedar memberikan pembatasan dan hukuman, tetapi juga memberikan solusi keberpihakan atas kesejahteraan penambang rakyat," ucap Wardoyo.
Langkah yang dilaksanakan di Pemprov NTB itu, kata dia, akan menjadi pembelajaran penting bagi Provinsi Gorontalo dalam menyiapkan strategi yang efektif dan tepat dalam mengembalikan tata kelola pertambangan rakyat.
"Pembentukan koperasi tambang dan opsi kerja sama koperasi dengan pemilik modal yang menguntungkan kedua belah pihak, akan menjadi contoh untuk ditiru dan kembangkan di Gorontalo," ucap dia.
Ia menjelaskan kedatangan Gubernur Gorontalo bersama rombongan diterima langsung oleh Gubernur Provinsi NTB, Lalu Muhamad. Dalam pertemuan tersebut, kolaborasi antara Polda dan Pemerintah Provinsi NTB dalam pembentukan Koperasi Tambang dan percepatan penerbitan IPR menjadi pokok bahasan utama.
