Kadin sebut Presiden aktif lakukan lawatan buka akses pasar

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan Presiden Prabowo Subianto sering melakukan kunjungan kenegaraan atau lawatan merupakan strategi untuk membuka akses pasar produk domestik.

‎"Jadi ini semua tidak tiba-tiba, upaya beliau untuk membuka pasar alternatif dan membuka diplomasi geopolitik dan tentunya ekonomi," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie ditemui usai menghadiri acara Forbes Global CEO Conference, di Jakarta, Selasa.

‎Menurut dia, dari kunjungan yang dilakukan pemerintah, kesepakatan dagang yang sudah terjalin antara lain Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA), dan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA).

‎"Dalam waktu tiga minggu saja kita selesaikan Uni Eropa dan juga Kanada. Itu adalah setengah miliar manusia dan ada 25 triliun dolar AS," katanya.

‎Anindya menyampaikan akses pasar yang dibuka oleh Presiden Prabowo tersebut bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian oleh pelaku usaha, yang turut dibarengi dengan memanfaatkan likuiditas yang sudah disalurkan oleh pemerintah.

‎Presiden Prabowo Subianto sudah mencetak berbagai capaian dan hasil dari diplomasi luar negeri bahkan sebelum pemerintahannya genap berusia 1 tahun pada 20 Oktober 2025.

‎Dalam satu tahun kepresidenannya, aktivitas Prabowo dalam berdiplomasi amat mencolok, sebagaimana tercermin dari jumlah kunjungan kenegaraan yang sudah berlangsung sebanyak 15 kali ke 24 negara, antara lain Malaysia, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Brasil, dan China.

‎Dalam kunjungan tersebut, Prabowo telah bertemu tak sedikit pemimpin dunia, antara lain Presiden AS Joe Biden dan Donald Trump, Presiden China Xi Jinping, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

‎Kehadiran Prabowo di New York untuk menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akhir bulan lalu juga mendapat sorotan luas dari masyarakat dunia, terlebih juga mengakhiri absensi kepala negara Indonesia dalam agenda tinggi PBB tersebut setelah 10 tahun.