Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong percepatan penanganan tuberkulosis (Tb) dengan mengadopsi pola penanganan terpadu yang sebelumnya diterapkan saat pandemi COVID-19.
Kepala Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK Budi Prasetyo mengatakan kolaborasi Pentahelix ini menitikberatkan pada saluran komunikasi publik secara masif dan terintegrasi untuk mendukung target eliminasi Tb pada tahun 2030.
“Tb sudah menjadi persoalan lama dan Indonesia menempati peringkat kedua kasus Tb terbanyak di dunia setelah India. Maka harus ada gerakan masif, terutama dari sisi peningkatan kesadaran masyarakat bahwa Tb itu bisa disembuhkan,” ujar Budi saat rapat di Jakarta, Jumat.
Budi menjelaskan kampanye nasional penanggulangan Tb digerakkan melalui gerakan “TOS Tb: Temukan, Obati, Sampai Sembuh”, dengan fokus pada peningkatan kesadaran, deteksi dini, dan pengobatan tuntas.
Sebagai langkah awal, pemerintah akan menggelar kampanye masif pada momentum Car Free Day (CFD) 9 November 2025 di delapan kota prioritas. Kegiatan ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah untuk memperkuat komunikasi publik dengan narasi tunggal.
“Strategi ini mencontoh pola penanganan COVID-19 yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat, sektor industri, dunia usaha, universitas, hingga komunitas,” ujarnya.
Ia menjelaskan salah satu fokus dalam penanganan Tb adalah memperluas skrining atau deteksi dini. Masyarakat diimbau untuk tidak takut melakukan pemeriksaan, karena TBC dapat disembuhkan dengan pengobatan yang konsisten.
“Banyak penderita Tb enggan disaring karena takut kehilangan pekerjaan akibat stigma. Padahal, Tb bukan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Justru dengan pengobatan yang tepat, pasien dapat pulih dan kembali beraktivitas,” katanya.
Dengan pendekatan Pentahelix, melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media, pemerintah optimistis target eliminasi Tb pada 2030 dapat tercapai.
“Kalau model penanganan COVID-19 yang masif dan terpadu itu berhasil kita terapkan untuk Tb, Insya Allah hasilnya akan luar biasa,” kata Budi.
Nantinya, kata dia, sejumlah kementerian seperti Kemenkes, Komdigi, Kemenag, hingga sejumlah lembaga pemerintah nonstruktural akan membuat forum komunikasi bersama untuk membuat narasi tunggal pencegahan dan penanganan Tb.
Dengan begitu, informasi perihal Tb akan semakin masif dan ujungnya kesadaran masyarakat mengenai upaya pencegahan dan penanganan penyakit tersebut semakin luas.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah akan adopsi pola penanganan COVID-19 untuk tekan kasus Tb
