Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya menyatakan
persoalan PT Freeport Indonesia di Papua adalah murni masalah bisnis
sehingga tidak bisa dicampuradukkan dengan politik.
"Jadi kita bicara Papua ini harus hati-hati, tidak boleh ada
provokasi, masalah karyawan, masalah politiklah, ini murni bisnis. Tidak
boleh dicampur aduk dengan politik dan lainnya," kata Lenis Kogoya
ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Ia menyebutkan pemerintah sudah berniat baik menyelesaikan masalah itu.
Lenis juga menyebutkan dirinya sudah berkomunikasi dengan pihak Freeport Indonesia.
"Dalam waktu dekat akan ada tim yang melibatkan masyarakat Papua,
pemerintah, dan pihak lainnya untuk selesaikan ini, kita bersama-sama
akan selesaikan masalah di sana," katanya.
Ia menyebutkan solusi dalam jangka pendek yang ingin dicapai adalah
menormalkan kondisi. Sementara jangka panjang akan diselesaikan berbagai
masalah seperti hak ulayat, kompensasi dan perbaikan lingkungan.
Ia menyebutkan kehadiran Freeport di Papua memberi keuntungan dan
juga kerugian. Selama 50 tahun memang dinilai perusahaan itu tidak
memberi keuntungan kepada masyarakat Papua.
"Tetapi ada beberapa keuntungan misalnya sejumlah putra daerah
disekolahkan dengan pemberian bea siswa kemudian ada rumah sakit," kata
Lenis yang juga merupakan Ketua Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua.
Sementara kerugiannya adalah Freeport tidak memperhatikan
kelestarian lingkungan, tidak ada kompensasi, tidak diperhatikan hak
ulayat masyarakat.
"Malam ini saya akan berangkat ke Timika untuk menyerap masukan dari
berbagai suku di sana dalam penyelesaian masalah Freeport," katanya.
Staf khusus Presiden: masalah Freeport murni bisnis
Senin, 13 Maret 2017 21:46 WIB