Mendagri: Presiden Prabowo lakukan pergeseran arah ekonomi nasional

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sriwijaya Tito Karnavian menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan pergeseran besar dalam arah pembangunan ekonomi nasional.

Tito mengatakan sebelumnya Indonesia lebih berorientasi pada sistem ekonomi liberal kapitalis, kini haluan tersebut mulai beralih menuju sistem ekonomi kerakyatan.

“Pergeseran ini terlihat dari berbagai program pemerintah yang berpihak pada masyarakat ekonomi lemah dan berlandaskan semangat keadilan sosial,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Hal itu disampaikan Tito dalam orasi ilmiah bertajuk Peran Perguruan Tinggi dalam Mendukung Indonesia Emas 2045 pada Dies Natalis ke-65 Universitas Sriwijaya.

Tito menjelaskan, arah baru ekonomi kerakyatan ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurutnya, kebijakan ekonomi era Prabowo menunjukkan komitmen untuk mengoreksi ketimpangan sosial yang muncul akibat sistem liberal kapitalis.

“Sebelumnya, sistem ekonomi cenderung membuat yang kaya makin kaya, sementara yang lemah sulit naik kelas. Kini, melalui kebijakan sosial kerakyatan, kesejahteraan lebih diarahkan untuk seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Ia mencontohkan sejumlah program yang mencerminkan pergeseran tersebut, seperti bantuan sosial, beasiswa bagi rakyat kurang mampu, program Makan Bergizi Gratis (MBG), revitalisasi sekolah, pembangunan perumahan rakyat, hingga pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Seluruhnya adalah bentuk konkret dari upaya membangun ekonomi berkeadilan sosial,” kata Tito.

Mendagri juga menekankan bahwa arah ekonomi baru ini bukan hanya soal pemerataan kekayaan, tetapi juga penguatan sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, Indonesia tidak akan bisa menjadi negara maju hanya dengan mengandalkan kekayaan alam.

“Negara maju selalu bertumpu pada SDM unggul. Karena itu, perguruan tinggi harus berperan sebagai think tank yang melahirkan generasi produktif, inovatif, dan berintegritas untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tuturnya.

Lebih lanjut, Tito mengutip data dari World Bank dan McKinsey yang menunjukkan bahwa Indonesia berpotensi menjadi negara dominan nomor empat di dunia pada 2045, di bawah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Potensi tersebut, kata Tito, hanya bisa tercapai jika arah ekonomi nasional dijalankan dengan prinsip kerakyatan yang inklusif.

“Dengan sistem ekonomi yang berkeadilan sosial dan ditopang SDM unggul, saya yakin Indonesia akan keluar dari jebakan pendapatan menengah dan benar-benar menjadi negara maju di 2045,” kata Mendagri.