Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mulai mengantisipasi lonjakan kebutuhan bahan baku seiring meluasnya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah itu.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail di Gorontalo, Jumat mengatakan penguatan pasokan lokal harus disiapkan sejak dini agar perluasan program tidak memicu kenaikan harga pangan.
"Saya lebih menekankan kepada semua pemangku kebijakan yang terkait dengan MBG ini untuk membangun ekosistem, mempersiapkan suplai bahan baku ketika MBG ini semakin berkembang yang ditunjukkan dengan bertambahnya SPPG. Contohnya yang sudah harus didesak adalah pertanian," ucap Gusnar.
Saat ini kata dia, dari 41 calon Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG), baru 22 yang beroperasi dan ditargetkan bertambah 19 unit hingga akhir Desember. Gusnar meminta Satgas MBG memetakan sumber komoditas di daerah sekitar SPPG untuk menjamin ketersediaan bahan baku yang konsisten.
Ia menilai penggunaan bahan baku lokal penting untuk mencegah inflasi, terutama pada komoditas cabai, sekaligus memastikan perputaran ekonomi tetap terjadi pada tingkat masyarakat.
Pemerintah provinsi juga mengarahkan kolaborasi dengan TP PKK untuk memperkuat produksi hortikultura dan telah menyiapkan dukungan anggaran pada tahun 2026.
"Dimana yang bisa bekerja sama, kita datangi. Kita berikan muatan, kita arahkan masyarakat bertani, yang penting ada lahan sedikit, apalagi kita punya traktor banyak. Kalau ada yang luasan lahan besar, kita traktor gratis. Kita siapkan lahan siap tanam, masyarakat tinggal menanam, tapi dengan catatan SPPG-nya harus dikondisikan," ucap Gusnar.
Terkait kebutuhan susu sebagai bagian dari pemenuhan gizi, Gusnar menyebut daerah saat ini belum terbiasa dengan produksi susu sapi perah. Pemerintah provinsi akan mengkaji kemungkinan menghadirkan sapi perah secara bertahap agar produksi susu dapat dilakukan di daerah.
Saat ini Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian daerah, tercatat sekitar Rp63 miliar dana telah beredar melalui pengadaan bahan pangan dan operasional dapur. Program itu melibatkan 86 UMKM lokal sebagai pemasok, dua perusahaan berbentuk CV, serta 38 yayasan sosial dan pendidikan.
Koordinator Regional Badan Gizi Nasional Provinsi Gorontalo Zulkifli Taluhumala mengatakan sektor jasa transportasi lokal juga menerima alokasi biaya pengiriman bahan pangan, yang turut menggerakkan aktivitas ekonomi di tingkat daerah.
"Jadi untuk satu SPPG itu kebutuhan anggarannya itu, per bulan sekitar Rp800 juta sampai Rp1 miliar, sesuai dengan kebutuhan. Jadi anggaran itu masuk ke Provinsi Gorontalo, diterima oleh masyarakat Gorontalo sendiri," ucap dia.
Di sisi infrastruktur layanan gizi, Gorontalo memperoleh alokasi 22 titik Sentra Penyediaan Pangan dan Gizi (SPPG) untuk wilayah 3T yang tersebar di lima kabupaten.
Seluruh titik tersebut sudah memiliki mitra investor dan sedang menunggu proses pembangunan dapur yang ditargetkan selesai dalam 45 hari. Kawasan 3T menjadi prioritas karena akses logistik yang sulit dan selama ini kurang diminati investor.
