Kabupaten Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menyoroti adanya aturan baru pembagian porsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berpotensi berdampak pada keberlangsungan tenaga kerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie di Gorontalo, Jumat menjelaskan hingga saat ini di Provinsi Gorontalo telah beroperasi 22 SPPG, dan ditargetkan akan bertambah 19 unit lagi hingga akhir Desember.
"Dengan demikian, diharapkan pada akhir tahun nanti terdapat 41 SPPG yang sudah beroperasi penuh di seluruh wilayah Gorontalo," ucap Idah.
Menurut Idah, dengan semakin banyaknya penerima manfaat program MBG, kebutuhan terhadap jumlah SPPG juga harus ditingkatkan.
Namun, masih terdapat kendala di lapangan karena sejumlah vendor belum dapat bekerja secara optimal.
Hal ini disebabkan beberapa yayasan pelaksana yang lebih dulu terdaftar belum menyelesaikan pembangunan dapur.
"Harapan Bapak Presiden Prabowo, seluruh anak sekolah sudah bisa menerima manfaat program MBG paling lambat Februari 2026 mendatang. Karena itu, semua pihak perlu mempercepat proses pembangunan dapur dan operasional SPPG agar target tersebut bisa tercapai," jelas Idah.
Sebagai Ketua Satgas MBG Provinsi Gorontalo, pihaknya juga turut menyoroti adanya aturan baru terkait pembagian porsi MBG. Dalam kebijakan terbaru itu, setiap SPPG hanya memperoleh alokasi 1.000 hingga 2.000 porsi, berbeda dengan tahun sebelumnya yang mencapai 3.000 porsi.
Menurut Idah, ketentuan tersebut belum sebanding dengan kesiapan yang telah dilakukan oleh SPPG di lapangan.
Beberapa tempat bahkan sudah merekrut hingga 50 tenaga kerja untuk mendukung operasional dapur, namun justru mengalami pengurangan jatah porsi.
"Kalau hanya mendapat 1.000 porsi, itu berarti hanya cukup untuk dua sekolah. Padahal mereka sudah lebih dulu mendaftar dan melakukan berbagai persiapan. Kondisi seperti ini perlu dievaluasi agar tidak merugikan pihak yang sudah siap bekerja," ujar Idah.
Idah menjelaskan, di Gorontalo terdapat sekitar 120 SPPG, di mana 22 di antaranya berada di wilayah terpencil. Untuk wilayah yang belum termasuk kategori tersebut, penurunan porsi perlu dikaji ulang agar tetap sejalan dengan kapasitas dan kesiapan lembaga pelaksana di lapangan.
Selain itu, Idah turut menekankan pentingnya percepatan sertifikasi bagi juru masak yang bertugas di dapur MBG. Sertifikasi dianggap penting untuk menjamin mutu dan keamanan makanan yang disajikan, serta meningkatkan profesionalisme tenaga kerja di bidang pengolahan gizi.
"Langkah percepatan ini juga penting untuk menghindari potensi risiko seperti keracunan makanan, serta memastikan bahwa seluruh proses penyediaan makanan bergizi berjalan sesuai standar dan tepat sasaran," ujar Idah.
