Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menindaklanjuti aduan puluhan warga yang tergabung dalam forum pemilik lahan dan petani, terdampak revitalisasi Danau Limboto, di Kabupaten Gorontalo.
Puluhan warga tersebut mendatangi rumah dinas jabatan gubernur, diterima langsung Gubernur Gusnar Ismail.
"Saya mendengarkan keluhan mereka, akibat lahan yang dimiliki kini tergenang air karena adanya proyek revitalisasi sehingga tidak bisa lagi digunakan untuk bercocok tanam," kata Gubernur Gusnar di Gorontalo, Sabtu.
Menanggapi aduan warga, ia menyatakan segera menindaklanjuti aspirasi tersebut. Serta segera memanggil seluruh pihak terkait untuk melakukan kajian menyeluruh terhadap batas-batas lahan warga yang terdampak langsung.
“Kami akan mengundang BPN, Balai Sungai, Dinas PU, serta perwakilan masyarakat untuk meninjau kembali titik-titik koordinat lahan tersebut,” kata Gusnar.
Ia juga langsung menginstruksikan kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo untuk melakukan pemetaan lahan secara cepat dan akurat.
“Insyaallah dalam waktu dekat masalah ini bisa kita selesaikan dengan baik,” katanya.
Perwakilan masyarakat menegaskan bahwa sebagian lahan yang terdampak telah memiliki sertifikat dan alas hak yang sah.
Meski setiap tahun mereka tetap membayar pajak, hingga kini ganti rugi yang dijanjikan tak kunjung direalisasikan.
Berbagai upaya telah ditempuh, mulai dari rapat dengar pendapat dengan DPRD Provinsi Gorontalo, hingga aksi unjuk rasa di Balai Sungai. Namun belum juga membuahkan hasil.
“Harapan kami hanya tinggal ke pak gubernur. Kami percaya pak gubernur pemberi solusi atas persoalan yang telah berlangsung lama itu,” kata seorang warga yang hadir pada audiensi tersebut.
Sikap responsif gubernur diakui mereka, memberi harapan baru bagi masyarakat yang telah lama menanti kejelasan nasib tanah yang dimiliki.
