Gorontalo (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo mendatangi empat lembaga pemasyarakatan (lapas) dalam upaya memperkuat akurasi dan validitas data pemilih.
Empat Lapas tersebut yaitu Lapas Kota Gorontalo, Lapas Perempuan di Kabupaten Gorontalo, Lapas Pohuwato dan terakhir di Lapas Boalemo.
Anggota Bawaslu Gorontalo Utara Fadli Bukoting di Gorontalo, Minggu mengatakan kunjungan tersebut dalam rangka koordinasi yang menjadi bagian dari rangkaian pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) untuk triwulan IV Tahun 2025.
Menurutnya seluruh koordinasi tersebut, di antaranya dengan Lapas Boalemo, berlangsung dalam suasana komunikatif, di mana kedua pihak membahas pentingnya data warga binaan yang berasal dari Gorontalo Utara sebagai bagian dari daftar pemilih di daerah asal mereka.
Fadli menjelaskan bahwa koordinasi tersebut juga merupakan langkah strategis untuk memastikan tidak ada warga binaan asal Gorontalo Utara yang kehilangan hak pilihnya akibat tidak terdata.
Menurutnya keberadaan pemilih di lokasi khusus seperti Lapas sering kali memerlukan perhatian lebih, dalam proses pemutakhiran data pemilih.
"Bawaslu Gorontalo Utara terus berupaya memastikan bahwa seluruh warga negara, termasuk mereka yang berada di Lapas, tetap mendapatkan hak politiknya. Oleh karena itu, kami menjalin koordinasi dengan pihak Lapas untuk memperoleh data warga binaan yang berasal dari Gorontalo Utara. Data tersebut sangat penting dalam proses pengawasan PDPB," katanya.
Berkoordinasi dengan seluruh Lapas kata dia, menunjukkan komitmen Bawaslu dalam melakukan pengawasan yang menyeluruh terhadap pemutakhiran data pemilih di seluruh wilayah yang memiliki kaitan dengan warga Gorontalo Utara.
“Kami berharap kerjasama ini dapat memberikan kemudahan bagi Bawaslu dalam melakukan tugas pengawasan PDPB, terutama untuk pemilih di lokasi khusus. Dengan adanya hubungan yang baik dan terbuka dengan pihak lapas, kami dapat memastikan bahwa prosedur pendataan berlangsung dengan akurat dan tepat sasaran," katanya pula.
Koordinasi ini diharapkan dapat menjadi fondasi kuat bagi Bawaslu dalam memastikan bahwa seluruh warga Gorontalo Utara yang sedang menjalani pembinaan di berbagai Lapas tetap terdata dan dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu atau pilkada mendatang.
Dengan demikian, prinsip inklusivitas dan hak politik bagi setiap warga negara dapat terjamin.
