Gorontalo (ANTARA) - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Gorontalo Fayzal Lamakarka di Gorontalo, Senin mengatakan pelatihan asesmen dan manajemen konflik di lingkungan tersebut, sangat penting dilakukan.
Hal itu ia katakan kepada para peserta pelatihan yaitu, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) se Gorontalo dan unsur staf bidang serta Sekretariat DLHK Provinsi Gorontalo.
Menurutnya banyak konflik yang terjadi di Provinsi Gorontalo di sektor lingkungan dan kehutanan., sehingga hadirnya pelatihan ini untuk merespon berbagai isu yang ada.
Ia meminta polisi kehutanan, KPH dan unsur terkait untuk meningkatkan koordinasi dan saling kolaborasi.
Fayzal mengingatkan jangan ada yang berbenturan di lokasi.
“Semuanya bertanggungjawab. Hal yang utama yakni mengumpulkan data akurat di lokasi atas konflik yang terjadi,” katanya.
Ia juga menyebut isu aktivitas perambahan hutan, konflik pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), serta Konflik Lahan Garapan menjadi masalah utama.
“Nah ini konflik yang sering terjadi, jangan cuma berakhir begitu saja. Kita berdiskusi dan mencari solusi dalam ruangan ini, bagaimana sikap kita benar-benar menyelesaikan konflik itu,” katanya.
Ia juga mengakui personel DLHK yang terbatas menjadi kendala untuk mencegah pelaku-pelaku ilegal yang merusak lingkungan dan kehutanan.
"Tapi kita tetap harus punya komitmen bersama agar punya cara pandang yang sama, bagaimana menyelesaikan konflik lewat meningkatkan keterampilan asesmen dan manajemen dari berbagai masalah di lapangan. Ada beberapa narasumber yang kita hadirkan untuk memberikan solusi,” kata Fayzal.
Ia juga menyarankan agar ke depan panitia bisa menghadirkan para kepala desa, warga dan perwakilan pemerintah kecamatan yang berada di pinggiran hutan, untuk memberikan edukasi serta pengetahuan menyelesaikan konflik.
“Ini bukan jadi rahasia lagi. Ancaman ini serius untuk mengambil langkah yang tegas berdasarkan regulasi yang ada atau kita membuat regulasi yang baru,” imbuhnya.
Sekretaris Dinas LHK Syahbuddin Buata selaku panitia mengatakan pelatihan ini merupakan bagian dari implementasi Results-Based Payment (RBP) Redd+ Green Climate Fund Output 2 Provinsi Gorontalo, bekerjasama dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Wahana Mitra Mandiri.
Hal ini sebagai wujud nyata komitmen pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan.
Pihaknya mengakui program RBP Redd+ GCF terasa bermanfaat bagi aparatur untuk meningkatkan kapasitas dan peran di lingkup LHK.
Peserta diharapkan mendapatkan pemahaman komprehensif tentang konflik, memfasilitasi penyelesaian dan meminimalkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan dan terhambat nya pembangunan.
