Gorontalo (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Gorontalo Utara mengawasi langsung pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2025, yang dilaksanakan di Wilayah barat pesisir utara Provinsi Gorontalo.
Ketua Bawaslu Gorontalo Utara Ronald Ismail di Gorontalo, Senin mengatakan pihaknya turun langsung bersama tim, untuk melaksanakan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) terbatas yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kecamatan Sumalata atau wilayah barat kabupaten tersebut.
Empat desa menjadi lokasi pengawasan, yaitu Desa Pulohenti, Desa Bulontio Tengah, Desa Bulontio Barat dan Desa Koluwoka.
Pengawasan difokuskan pada proses pencocokan data, ketepatan pendataan, serta ketelitian dalam mencatat perubahan data pemilih.
Ronald mengatakan meskipun berada pada masa bukan tahapan pemilu, kegiatan PDPB tetap memegang peranan sangat penting.
"Pemutakhiran data pemilih tidak boleh berhenti hanya karena tidak berada di tahun pemilu. Justru pada masa bukan tahapan inilah, kualitas data pemilih harus terus dijaga agar ketika tahapan dimulai, daftar pemilih sudah lebih akurat dan stabil,” katanya.
Ia menambahkan coklit terbatas menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan data pemilih tetap mutakhir, termasuk memastikan pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat, maupun perpindahan penduduk tercatat dengan baik.
Dalam pengawasan tersebut, tim Bawaslu mencermati kesesuaian data dengan kondisi faktual di lapangan, memeriksa kelengkapan dokumen pendukung, serta mencatat berbagai temuan yang dapat menjadi bahan evaluasi lanjutan.
Bawaslu Gorontalo Utara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses PDPB secara konsisten sebagai bagian dari upaya menjaga hak pilih masyarakat dan meningkatkan kualitas daftar pemilih dalam setiap penyelenggaraan pemilu.
Khususnya kata Ronald mengawasi kualitas daftar pemilih di Wilayah terjauh dari pusat ibu kota kabupaten dan kecamatan, baik di desa yang sulit diakses dengan kendaraan bermotor, desa terpencil maupun desa di wilayah kepulauan dan perbatasan.
