Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu dalam ajang Antara Business Forum (ABF) 2025 menyatakan pemerintah memiliki komitmen kuat untuk memberantas aktivitas premanisme yang menghambat masuknya investasi ke Tanah Air.
"Negara harus ada di sini, memberikan kepastian," kata Todotua yang juga menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di ABF 2025, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, hampir semua lembaga survei menyatakan bahwa tindakan premanisme yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik organisasi masyarakat (ormas) maupun oknum di pemerintahan, berdampak pada peningkatan biaya investasi mulai dari 15 hingga 40 persen.
Komitmen kuat itu, dicontohkan dirinya pada saat kasus premanisme yang terjadi di Chandra Asri, Cilegon, Banten. Kata dia, pihaknya meninjau secara intensif kasus tersebut, serta memastikan kasus itu sudah tertangani dengan baik.
"Semenjak itu, turun drastis (kasus premanisme). Terus kita monitor tiap minggu, ngecek," kata Todotua.
Ia menekankan bahwa investasi harus memberi kepastian serta membawa manfaat bagi pelaku usaha lokal. Investasi juga dianggap penting untuk menciptakan siklus ekonomi baru dan membuka lapangan kerja.
Berdasarkan data pemerintah, realisasi investasi sepanjang 2024 telah menghasilkan sekitar 2,5 juta lapangan kerja baru, dengan catatan hingga kuartal III tahun ini, tambahan tenaga kerja mencapai 1,9 juta orang, dengan target tahunan sebesar 2,5 hingga 3 juta.
Selain menghasilkan lapangan kerja, investasi disebut berperan membangun ekosistem ekonomi baru melalui berkembangnya industri pendukung seperti logistik, rantai pasok, perumahan, dan penyediaan makanan.
Pemerintah juga menilai investasi penting untuk mendorong pergeseran ke teknologi maju, meskipun diakui bahwa kapasitas riset nasional masih lemah sehingga ketergantungan pada teknologi asing masih tinggi.
Pihaknya kata dia terus memacu penanaman modal di Tanah Air melalui pengelolaan investasi dan pendampingan yang optimal, serta penguatan konsolidasi nasional antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Lebih lanjut, disampaikan dia pula pemerintah menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam dan besarnya permintaan pasar domestik tidak menjamin investor bertahan apabila iklim usaha tidak kompetitif. Karena itu, birokrasi diminta tidak memperlambat perizinan ataupun melakukan praktik-praktik yang memberatkan investor.
Antara Business Forum 2025 atau ABF 2025 yang diselenggarakan oleh Perum LKBN Antara (ANTARA) di The Westin Jakarta, Rabu menjadi ruang untuk membahas arah kebijakan dan strategi pertumbuhan ekonomi menuju tahun 2026.
Penyelenggaraan ABF 2025 mendapat dukungan penuh dari tiga BUMN strategis yakni PLN, MIND ID, PT Antam Tbk, dan juga Bank BJB.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Di ABF 2025, Wamen Investasi perkuat komitmen berantas premanisme
