Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menyoroti pentingnya kolaborasi dan harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah, terutama dalam pengawasan keamanan pangan di daerah dan mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Kolaborasi ini menjadi bagian penting dalam mendukung program nasional MBG dan meningkatkan pengawasan keamanan pangan daerah," kata Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam pernyataan diterima di Jakarta, Rabu.
Taruna Ikrar menekankan pentingnya kolaborasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah di tingkat pusat dengan tingkat daerah.
Kolaborasi dan harmonisasi itu bertujuan agar seluruh program, kata dia, termasuk pengawasan pasar, pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), edukasi publik, serta pengendalian risiko kesehatan, dapat berjalan secara konsisten dan terukur hingga di tingkat kabupaten/kota.
Hal itu disampaikan Taruna Ikrar usai melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan pada Senin (17/11) untuk agenda penguatan koordinasi strategis.
Taruna Ikrar ikut dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Kalimantan Selatan yang selalu memberikan dukungan penuh terhadap penguatan pengawasan obat dan makanan di wilayah tersebut.
Dukungan termasuk dalam hal penyediaan fasilitas, kolaborasi lintas sektor, serta dukungan kebijakan bagi Balai Besar POM di Banjarbaru, Balai POM di Tabalong, dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, yang merupakan unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di provinsi tersebut.
Forum tersebut kemudian membahas sejumlah agenda strategis, salah satunya mengenai hibah tanah seluas 6.924 meter persegi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong untuk pembangunan Balai POM di daerah itu serta pengembangannya.
Sejalan dengan kolaborasi dan harmonisasi tersebut, Kepala BPOM juga berkesempatan menyerahkan penghargaan kepada penerima Dana Alokasi Khusus Non-Fisik (DAK NF) BPOM tahun anggaran 2023 dan 2024 untuk kabupaten/kota di Kalimantan Selatan yang berkinerja terbaik.
"Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja pengawasan obat dan makanan secara berkelanjutan," kata Taruna Ikrar.
Untuk tahun anggaran 2023, penghargaan diberikan kepada Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sementara untuk tahun anggaran 2024, penghargaan diberikan kepada Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, serta Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BPOM: Harmonisasi kebijakan pusat-daerah penting bagi keamanan pangan
