Gorontalo tingkatkan kapasitas KPH cegah kebakaran hutan dan lahan

Gorontalo (ANTARA) - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Gorontalo, berupaya meningkatkan kapasitas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) se-Gorontalo untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Peningkatan kapasitas ini dilakukan dengan menggelar kegiatan Training Participatory Fire Management, yang dilaksanakan di Kota Gorontalo, Sabtu.

Kepala Dinas LHK Provinsi Gorontalo Fayzal Lamakaraka mengatakan pelatihan ini didukung oleh program Results-Based Payment (RBP) Redd+ Green Climate Fund Output 2 Provinsi Gorontalo, bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) serta Wahana Mitra Mandiri.

Di hadapan puluhan peserta dari unsur Polisi Kehutanan di lingkup KPH, kepala seksi perlindungan hutan dan pemberdayaan masyarakat, analis hasil hutan, analis adaptasi perubahan iklim, serta unsur DLHK, Fayzal mengatakan program RBP REDD+ merupakan komitmen besar pemerintah Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim global melalui penurunan emisi gas rumah kaca, khususnya dari sektor kehutanan.

Provinsi Gorontalo menjadi salah satu daerah yang mendapat mandat untuk memastikan keberhasilan program ini melalui berbagai kegiatan strategis. Salah satunya kegiatan peningkatan kapasitas Participatory Fire Management untuk KPHP dan KPHL dalam rangka mengendalikan kebakaran hutan dan lahan secara cepat dan tepat melalui sinergi aksi yang telah terbentuk.

Ia meminta para peserta memperkuat kesiapsiagaan wilayah, serta memastikan pengendalian karhutla dilaksanakan secara terencana, terukur, cepat dan tepat.

Melalui pelatihan ini tidak hanya belajar memahami konsep kebijakan, namun juga memperkuat manajemen komando lapangan, mempraktikkan penggunaan peralatan pencegahan dan pengendalian karhutla, serta menyusun rencana aksi participatory fire management yang dapat diimplementasikan langsung di lapangan.

"Saya ingin menegaskan bahwa keberhasilan mitigasi dan pencegahan kebakaran hutan tidak hanya bergantung pada dokumen kebijakan, tetapi pada kemampuan kita untuk bergerak cepat, responsif, terkoordinasi dan berbasis data," kata Fayzal.

Ia menyebut sepanjang Tahun 2024, tercatat lebih dari 612 hektare area terdampak kebakaran.

Dari jumlah tersebut, sekitar 608 hektare merupakan kejadian di luar kawasan hutan, sementara kurang lebih lima hektare terjadi di dalam kawasan hutan.

Memasuki Tahun 2025, potensi kejadian karhutla masih cukup tinggi, terutama pada periode musim kemarau di wilayah yang tergolong rawan, seperti di Pohuwato, Boalemo, Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo.

Menurutnya dampak dari kondisi tersebut tidak hanya menyebabkan kerusakan ekosistem dan berkurangnya tutupan vegetasi, tetapi juga berimplikasi pada terganggunya fungsi daerah resapan air, terancamnya habitat satwa, penurunan kualitas udara, serta potensi meningkatnya emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan.

Di tengah meningkatnya tekanan terhadap kawasan hutan, tantangan kebakaran hutan dan lahan memerlukan sinergi lintas sektoral karena telah menjadi isu lintas sektor yang memerlukan pendekatan komprehensif, sistematis dan berbasis kolaborasi.

"Oleh sebab itu, pendekatan participatory fire management menjadi sangat relevan dan strategis. Ini meningkatkan kapasitas kita dalam mendeteksi dini," kata Fayzal.