Menko Pangan: Indonesia sedang melawan perdagangan pasar bebas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Indonesia sedang melawan perdagangan pasar bebas.

“Kita sekarang melawan perdagangan pasar bebas. Pasar bebas itu yang ngatur yang punya uang. Namanya pasar bebas, yang kuat, yang punya duit,” ungkap dia dalam agenda Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Periode 2025-2030, di Jakarta, Selasa.

Zulhas mengingatkan agar makanan-makanan cepat saji (junk food) harus dihindari, karena akan mendukung ekonomi pasar bebas. Misalnya makan di restoran multinasional milik Amerika Serikat (AS), yang keuntungannya tak banyak diperoleh Indonesia.

Karena itu, pemerintah mendorong para pemangku kepentingan di desa untuk mengembangkan ekonomi, salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kehadiran program MBG yang bakal memproduksi setiap hari 82,9 juta untuk masing-masing komoditas telur, ikan, ayam, sayur, hingga buah, dianggap akan menumbuhkan ekonomi desa dan memberikan dampak ke masyarakat.

Saat ini, komoditas ayam dan telur di Indonesia hanya diperoleh dari Thailand dan Malaysia. Indonesia juga mengimpor kedelai dan gandum dari Amerika Serikat (AS), karena komoditas-komoditas tersebut sulit tumbuh di Tanah Air.

Berdasarkan alasan tersebut, dia menyarankan masyarakat dapat mengonsumsi komoditas-komoditas yang memang melimpah di Indonesia.

Dirinya disebut sedang menyiapkan tata kelola closed loop economy supaya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) nantinya hanya dapat disuplai melalui Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, usaha mikro kecil menengah (UMKM), hingga badan usaha milik desa (BUMDes). Hal ini menimbang suplai makanan untuk MBG hanya berasal dari perusahaan-perusahaan besar yang memiliki modal kuat. Upaya tersebut dinyatakan selaras dengan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membangun ekonomi dari desa.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa Indonesia harus bisa swasembada pangan, tak boleh ditawar-tawar lagi, agar ekonomi rakyat tumbuh.

Keberhasilan telah tampak dari data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait produksi beras Indonesia mencapai 34,7 juta ton pada 2025, naik 13,47 persen dibandingkan tahun 2024, yang dibarengi dengan tidak adanya impor komoditas tersebut pada tahun ini. Produksi jagung juga meningkat 9,34 persen pada tahun ini menjadi 16,55 juta ton.

Berikutnya ialah kenaikan harga gabah menjadi Rp6.500 dinilai menjadi bentuk keberpihakan Presiden Prabowo untuk swasembada pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Data terbaru mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) telah menyentuh 124 pada tahun ini dari 116 pada 2024, meningkat 6,9 persen.

Walaupun perbaikan dalam hal karbohidrat sudah hampir teratasi dengan membaiknya kondisi petani padi dan petani jagung, persoalan lain yang masih dihadapi terkait persoalan protein, menimbang nelayan dan peternak masih dalam kondisi miskin.

Untuk mengatasi masalah itu, pemerintah akan menghadirkan dua ribu kampung nelayan, dan di setiap kabupaten akan ada tambak ikan. Di 20 provinsi juga akan disediakan pakan ayam dan ayam GPS (Grand Parent Stock) dengan harga murah, sehingga dapat dibeli masyarakat.

Namun, Zulhas mengingatkan bahwa transformasi ekonomi tidak mudah dilakukan.

Salah satu tantangan yang dihadapi ialah moral hazard (perilaku tak bertanggung jawab) dari para pemangku kepentingan, seperti korupsi. Dengan demikian, dibutuhkan kolaborasi strategis, terutama dengan para pemangku kepentingan di tingkat desa yang siap mengawasi dan mengoreksi program-program pemerintah hingga akar rumput.

“Ekosistem makan itu akan mengubah peradaban kita,” kata Menko Pangan itu pula.