Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut pemerintah sedang mengkaji peluang agar penyembelihan hewan dam dan kurban jamaah haji dapat dilakukan di Indonesia lantaran adanya potensi perputaran dana yang mencapai hampir Rp1 triliun.
Dari 221 ribu jamaah haji, kata Zulhas, hampir separuhnya melakukan pelanggaran sehingga harus melakukan penyembelihan hewan dam atau ternak sebagai denda atas pelanggaran tertentu.
"Dam itu besar sekali, kira-kira satunya 200 dolar (AS), belum yang kena denda, denda itu yang mungkin melanggar. Katanya hampir separuh jamaah itu melanggar, berarti kalau 200 dolar kali 221 ribu kan, itu 480 juta dolar, kan hampir Rp1 triliun," kata Zulhas di Jakarta, Rabu.
Namun demikian, Zulhas menekankan bahwa wacana ini masih memerlukan kajian bersama para ulama dan otoritas terkait, mengingat ketentuan pemotongan dam di Arab Saudi merupakan bagian dari regulasi yang harus dipatuhi.
Ia juga membuka kemungkinan untuk mencari referensi dari negara lain yang telah mendapatkan izin melakukan pemotongan di negara asal.
"Saya akan bertamu ke Majelis Ulama (Majelis Ulama Indonesia) untuk meminta diskusi ya, bila perlu studi banding ke negara-negara lain, negara-negara lain boleh potong di negara asal. Kita kan harus potongnya di negara Arab," ujarnya.
Wacana ini merupakan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi dari penyelenggaraan haji dan umrah.
Pemerintah menilai bahwa potensi yang selama ini berputar di luar negeri dapat dialihkan ke dalam negeri untuk memperkuat pangan, meningkatkan gizi masyarakat, hingga membantu pondok pesantren.
"Itu kalau bisa di sini saja, tidak usah potong di Arab, kalau dikasih ke pondok (pondok pesantren), kan gizi langsung naik," imbuhnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Zulhas soroti potensi ekonomi Rp1 triliun dari pemotongan dam di RI
