Jakarta (ANTARA) - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk segera mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) ke dinas kesehatan dalam waktu sebulan untuk menjamin keamanan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal tersebut disampaikan Nanik dalam acara koordinasi dan evaluasi Program MBG di Karesidenan Banyumas, Purwokerto, Jawa Tengah, pada Kamis.
"Saya beri waktu sebulan untuk mendaftarkan ke dinas kesehatan. Kalau dalam sebulan belum juga mendaftar, nanti akan saya suspend (tangguhkan)," kata Nanik dalam keterangan yang diterima di Jakarta.
Nanik menegaskan, tidak ada alasan bagi mitra, yayasan maupun kepala SPPG untuk menunda-nunda pendaftaran SLHS. Sebab, Kementerian Kesehatan telah menyatakan bahwa proses pengurusan SLHS tidak dipungut biaya.
“Yang ada biayanya hanya untuk pengambilan dan pengujian sampel, harganya 1 sampai 2 juta, kalau ada pungutan macam-macam, nanti laporkan ke saya,” ujar dia.
Dalam kesempatan itu, Nanik mengapresiasi para kepala SPPG dan mitra di Kabupaten Banjarnegara dan Purbalingga yang telah mendapatkan SLHS untuk dapur-dapur MBG mereka yang telah beroperasi.
Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi itu juga mengajak seluruh peserta yang hadir untuk mendoakan keselamatan para petugas SPPG yang sedang berjuang di SPPG-SPPG yang dialihfungsikan menjadi dapur darurat untuk korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Mohon doanya semua, karena ternyata menjadi petugas SPPG taruhannya nyawa," ucap Nanik.
Nanik juga menyampaikan duka cita pada seorang ahli gizi di Sigli, Aceh, yang meninggal karena tersengat listrik saat bertugas. Seorang petugas SPPG di Aceh Tengah juga sempat terjebak di lokasi banjir, namun saat ini sudah mendapatkan bantuan.
"Kita doakan semoga bencana lekas mereda, segera pulih, serta anak-anak kita tetap sehat dan selamat," tuturnya.
Eks Karesidenan Banyumas terdiri dari Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap, dan Banyumas. Dalam catatan BGN, Kabupaten Banjarnegara memiliki kuota 131 SPPG. Saat ini sudah terisi 68 SPPG dan telah beroperasi 46 SPPG. Ke-46 SPPG tersebut telah memiliki SLHS.
Sementara Kabupaten Purbalingga memiliki kuota 133 SPPG. Saat ini sudah terisi 79 SPPG, sedangkan yang telah beroperasi sebanyak 54 SPPG. Ke-54 SPPG sudah memiliki SLHS, termasuk dua SPPG lain yang masih dalam persiapan. Sementara itu, di Kabupaten Cilacap dengan kuota 163 SPPG, sudah terisi 127 SPPG. Dari jumlah itu, 95 SPPG sudah beroperasi dan 44 SPPG telah memiliki SLHS.
Kabupaten Banyumas memiliki kuota terbesar sebanyak 227 SPPG. Dari 227 kuota itu, 146 telah terisi, sementara yang sudah beroperasi sebanyak 116 SPPG.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wakil Kepala BGN minta SPPG segera urus SLHS dalam waktu sebulan
